REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt mengatakan, pemerintah akan meningkatkan anggaran pertahanan Inggris sebesar 11 miliar poundsterling selama lima tahun ke depan. Hunt mengatakan, peningkatan anggaran itu akan membuat pengeluaran militer hampir mencapai 2,25 persen dari PDB pada 2025.
“Kami adalah negara Eropa besar pertama yang berkomitmen pada 2 persen PDB untuk pertahanan dan akan menaikkannya menjadi 2,5 persen segera setelah keadaan fiskal dan ekonomi memungkinkan,” kata Hunt, dilaporkan The Independent, Rabu (15/3/2023).
Hunt juga menetapkan anggaran tambahan sebesar 33 juta poundsterling untuk dukungan bagi veteran militer Inggris selama tiga tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakup pembangunan perumahan tambahan dan perawatan spesialis untuk cedera fisik bagi veteran.
Pengumuman Hunt ini merupakan kemenangan besar bagi Menteri Pertahanan Ben Wallace, yang dilaporkan telah mengajukan kenaikan anggaran menjadi sekitar 11 miliar poundsterling. Menteri Angkatan Bersenjata Inggris, James Heappey mengakui telah terjadi adu argumen yang kuat antara Kementerian Pertahanan (MoD) dan Departemen Keuangan dalam menentukan anggaran militer.
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengungkapkan dana sebesar 5 miliar poundsterling akan ditambahkan ke dalam anggaran pertahanan selama dua tahun ke depan. Kemudian sekitar 3 miliar poundsterling disisihkan untuk pertahanan nuklir dan pakta AUKUS.
Sementara sisa anggaran sebesar 1,9 miliar poundsterling ditujukan untuk memperkuat stok amunisi Inggris dan menggantikan barang-barang yang disumbangkan ke Ukraina. Anggaran itu juga bertujuan untuk investasi dalam infrastruktur amunisi.
Mantan perdana menteri Inggris, Liz Truss telah berjanji untuk meningkatkan pembelanjaan pertahanan dari level saat ini sebesar 2 persen menjadi 3 persen dari PDB dengan perkiraan biaya sebesar 157 miliar poundsterling. Namun Sunak tetap berpegang pada komitmen anggaran pertahanan sebesar 2,5 pesen dari PDB seeprti yang ditetapkan oleh mantan perdana menteri Boris Johnson.
Direktur Institute for Fiscal Studies (IFS) Paul Johnson, menyoroti berapa banyak ruang fiskal terkait pengumuman peningkatan pengeluaran anggaran pertahanan. Dia mengatakan, pemerintah telah menghabiskan waktu berbulan-bulan bahwa mereka tidak memiliki anggaran untuk kenaikan gaji guru dan perawat. Tapi di sisi lain, pemerintah mengumumkan kenaikan anggaran pertahanan mencapai 2,5 persen dari PDB.
"Memenuhi target 2,5 persen berarti lebih sedikit uang untuk hal lain. Pengeluaran pertahanan hingga 2,5 persen dari PDB, tetapi hanya jika keadaan fiskal dan ekonomi memungkinkan. Jadi tidak ada skala waktu. Tapi ambisi itu sangat penting untuk pengeluaran publik lainnya," ujar Johnson.
Ikuti Whatsapp Channel Republika