REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Partai Rakyat Demokrasi Turki (HDP) yang pro-Kurdi mengatakan mereka tidak akan mengajukan kandidat dalam pemilihan presiden pada bulan Mei mendatang. Hal ini meningkatkan prospek bersatunya oposisi menghadapi Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam pemilihan tersebut.
HDP mengatakan akan maju dalam pemilihan parlemen di bawah Partai Hijau Kiri untuk mencegah kemungkinan ditutup. Wakil ketua HDP mengatakan rencana ini sudah ditetapkan sejak kasus mereka diajukan di Pengadilan Konstitusional pada pertengahan 2021.
Erdogan menghadapi tantangan terberat selama dua dekade berkuasa. Jajak pendapat menunjukkan ia tertinggal dari Kemal Kilicdaroglu dari Aliansi Nasional yang terdiri dari enam partai.
Namun suara HDP sangat penting bagi oposisi untuk mendapatkan 50 persen lebih suara agar dapat memenangkan presiden pada 14 Mei mendatang dan menjadi mayoritas di parlemen dalam pemilihan di hari yang sama.
"Dalam pemilihan presiden, kami akan melakukan tanggung jawab kami melawan kekuasaan satu orang, kami tidak akan mengajukan seorang kandidat dalam pemilihan umum," kata salah satu pemimpin HDP Pervin Buldan dalam konferensi pers, Rabu (22/3/2023).
Buldan tidak mengungkapkan apakah aliansinya akan mendukung Kilicdaroglu setelah mereka bertemu Senin (20/3/2023) lalu. Kerjasama dengan HDP membantu oposisi mengalahkan kandidat AKP di kota-kota besar dalam pemilihan daerah 2019 lalu.
HDP partai ketiga terbesar di parlemen yang mendapatkan dukungan lebih dari 10 persen pemilih. Partai ini memainkan peran penting dalam pemilihan 14 Mei.
Mantan salah satu pemimpin HDP Selahattin Demirtas yang dipenjara sejak 2016 sudah memberikan dukungan pada Kilicdaroglu yang merupakan ketua partai oposisi Partai Rakyat Republik (CHP). Sejak proses perdamaian ambruk pada tahun 2015 lalu pemerintah menindak keras HDP.
Mulai dari saat itu pemerintah Turki dan negara-negara Barat menetapkan Milisi Partai Pekerja Kurdi (PKK) sebagai organisasi teroris. Beberapa tahun terakhir anggota, anggota parlemen dan walikota dari HDP ditangkap dan turunkan dari posisi atas tuduhan terorisme.
HDP menghadapi kasus Pengadilan Konstitusi Turki atas dakwaan berhubungan dengan milisi Kurdi dan dapat dilarang ikut pemilihan bulan Mei mendatang. HDP mengatakan kasus mereka bermotif politik.
Pada Rabu kemarin pengadilan menolak permintaan partai itu untuk menunda pembelaan oralnya sampai setelah pemilihan. Pembelaan itu dijadwalkan disampaikan pada 11 April mendatang.
Salah satu pemimpin HDP Mithat Sancar mengatakan kandidat-kandidat anggota parlemen dari partai itu akan maju di bawah Partai Kiri Hijau untuk berjaga-jaga bila partai itu ditutup. "Kami tidak bisa menyerahkan proses ini pada belas kasihan pemerintah, pada inisiatif pengadilan," katanya dalam wawancara di stasiun televisi Halk TV.
Sancar mengatakan HDP pernah ditutup dan telah membuat rencana alternatif sejak kasus penutupannya diluncurkan di Pengadilan Konstitusional. Baru-baru ini Partai Kiri Hijau mengadopsi lambang yang mirip HDP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
