REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuka konferensi pertama tentang keamanan air dalam hampir setengah abad pada Rabu (22/3/2023). Lembaga ini mengajukan permohonan kepada pemerintah global untuk mengelola salah satu sumber daya bersama umat manusia dengan lebih baik.
Seperempat populasi dunia bergantung pada air minum yang tidak aman sementara setengahnya kekurangan sanitasi dasar. Sementara itu, hampir tiga perempat bencana baru-baru ini terkait dengan air.
“Kami menguras darah kehidupan manusia melalui konsumsi vampir yang berlebihan dan penggunaan yang tidak berkelanjutan, dan menguapkannya melalui pemanasan global,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Memastikan akses ke air minum bersih dan sanitasi adalah bagian dari daftar 17 hal yang harus dilakukan PBB untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini bersama dengan mengakhiri kelaparan dan kemiskinan, mencapai kesetaraan gender, dan mengambil tindakan terhadap perubahan iklim.
Konferensi di New York yang berjalan tiga hari ini dimulai pada Rabu. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan kesepakatan yang mengikat seperti yang muncul dari pertemuan iklim di Paris pada 2015 atau tentang perlindungan alam di Montreal pada 2022.
Tapi Guterres mengatakan, konfernesi itu harus menghasilkan keputusan yang berani. "Agenda Aksi Air yang memberikan sumber kehidupan dunia kita komitmen yang layak," ujar pemimpin lembaga tersebut.
Agenda tersebut bertujuan untuk membangun komitmen sukarela dari negara dan perwakilan sektor, serta menciptakan momentum politik. Guterres mengatakan, pemerintah global membutuhkan rencana yang akan memastikan akses air yang adil bagi semua orang sambil melestarikan sumber daya yang berharga ini. Pemerintah pun harus bekerja sama dengan negara tetangga untuk mengelolanya.
Amerika Serikat (AS) dengan cepat menanggapi seruan Guterres. "Saya dengan bangga mengumumkan bahwa AS berkomitmen 49 miliar dolar AS untuk investasi yang adil, berketahanan iklim, air dan sanitasi di rumah dan di seluruh dunia," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Thomas-Greenfield menjelaskan, uang itu akan membantu menciptakan lapangan kerja, mencegah konflik, menjaga kesehatan masyarakat, mengurangi risiko kelaparan dan kelaparan. "Memungkinkan kita menanggapi perubahan iklim dan bencana alam," katanya tanpa memberikan garis waktu untuk investasi atau rincian tentang program yang akan menerima kucuran dana tersebut.
Ilmuwan, ekonom, dan pakar kebijakan yang dikelompokkan bersama oleh pemerintah Belanda dalam Komisi Global untuk Ekonomi Air telah merekomendasikan penghapusan bertahap sekitar 700 miliar dolar AS dalam subsidi pertanian dan air yang katanya merusak lingkungan. Ini juga mendukung kemitraan antara lembaga keuangan pembangunan dan investor swasta untuk meningkatkan sistem air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika