REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB akan memberikan suara pada Senin (27/3/2023) terkait draf rancangan resolusi yang disodorkan Rusia-Cina tentang penyelidikan internasional atas sabotase pipa Nord Stream 1 dan Nord Stream 2. Pemungutan suara diharapkan setelah pukul 15.00 waktu New York atau pukul 22.00 waktu Moskow.
Teks draf tersebut mengusulkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membentuk komisi independen internasional untuk melakukan penyelidikan komprehensif, transparan, dan tidak memihak terhadap semua aspek tindakan sabotase pada pipa gas Nord Stream 1 dan Nord Stream 2. Bukan hanya itu, resolusi juga akan mengidentifikasi siapa pelaku, sponsor, penyelenggara, dan antek-anteknya.
Guterres diperkirakan menunjuk para ahli untuk komisi ini. Jika resolusi disahkan, dia harus membuat rekomendasi untuk pembentukannya dalam waktu 30 hari. Dokumen tersebut juga mendorong negara-negara yang melakukan penyelidikan sendiri untuk bekerja sama sepenuhnya dengan komisi tersebut dan berbagi informasi.
Rusia menyiapkan versi pertama dari resolusi Nord Stream pada akhir Februari, tetapi tidak segera membawanya ke pemungutan suara di DK PBB. Rusia justru mengundang anggota Dewan Keamanan untuk membahas dokumen tersebut. Tiga set konsultasi telah diadakan sejak itu.
Menurut sumber kantor berita Rusia, TASS, tidak ada kesepakatan umum tentang dokumen yang disarankan Rusia, yang berarti kemungkinan besar tidak akan diadopsi.
Sebuah resolusi harus didukung oleh setidaknya sembilan anggota Dewan Keamanan agar dapat diadopsi. Setiap anggota tetap dapat memvetonya, tetapi hanya jika jumlah suara yang diperlukan diperoleh untuk mengesahkan dokumen tersebut. Jika resolusi menerima delapan suara dan Amerika Serikat menentangnya, itu berarti veto tidak digunakan. Namun, jika dokumen menerima sembilan suara atau lebih, pemungutan suara menentangnya akan mengakibatkan penggunaan hak veto.
“Ini bukan tentang jumlah suara, ini tentang cara mereka memilih,” menurut Vasily Nebenzya, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB.
Pada 27 September tahun lalu, Nord Stream AG melaporkan "kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya". Kerusakan itu terjadi pada tiga jalur pipa gas Nord Stream dan Nord Stream 2. Seismolog Swedia mencatat dua ledakan yang terjadi pada 26 September di dekat jalur pipa. Kantor Kejaksaan Agung Rusia memulai kasus pidana atas tuduhan terorisme internasional.
Pada 8 Februari, jurnalis investigasi AS Seymour Hersh menerbitkan sebuah artikel, yang mengatakan, mengutip sumber, bahwa penyelam Angkatan Laut AS telah menanam alat peledak di bawah pipa gas Nord Stream 1 dan 2 di bawah kedok latihan BALTOPS pada Juni 2022, dan warga Norwegia yang mengaktifkan bom tersebut tiga bulan kemudian.
Menurut wartawan tersebut, keputusan melakukan operasi tersebut dibuat oleh Presiden AS Joe Biden secara pribadi, setelah sembilan bulan berdiskusi dengan spesialis keamanan Gedung Putih. Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Adrienne Watson mengatakan dalam sebuah komentar kepada TASS bahwa apa yang disampaikan Hersh adalah "benar-benar palsu dan sepenuhnya fiksi".
Ikuti Whatsapp Channel Republika