REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel pada Ahad (2/4/2023) memberi wewenang kepada penjaga nasional untuk fokus pada kerusuhan di komunitas Arab, yang diminta oleh Menteri Keamanan sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Tetapi Pemerintah Israel menunda memberikan komando langsung kepada penjaga nasional, karena oposisi menyuarakan keprihatinan bahwa pasukan itu bisa menjadi milisi sektarian.
Pemerintah sebelumnya mulai membentuk pasukan polisi tambahan untuk mengatasi kekerasan internal menyusul protes pro-Palestina di daerah campuran Yahudi-Arab selama perang Gaza pada Mei 2021. Namun pemerintahan saat itu jatuh sebelum pasukan polisi tambahan diselesaikan. Komunitas Arab membentuk 21 persen dari populasi Israel.
Ben-Gvir bangkit dalam politik karena kerusuhan pada 2021. Dia adalah seorang pemukim Yahudi garis keras di wilayah pendudukan Tepi Barat. Dia bergabung dengan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan portofolio hukum dan ketertiban yang diperluas, mencakup penjaga nasional yang ditingkatkan terutama di komunitas Arab yang dilanda kejahatan dan kerusuhan.
"(Penjaga nasional) ini akan menangani kejahatan secara eksklusif. Polisi (pada umumnya) tidak menangani ini secara eksklusif. Mereka sibuk dengan seribu satu hal," kata Ben-Gvir kepada Radio Angkatan Darat.
Inisiatif penjaga nasional dimulai pekan lalu. Netanyahu setuju membawa inisiatf tersebut untuk mendapatkan persetujuan kabinet, setelah Ben-Gvir mendukung jeda proposal perombakan yudisial yang telah memicu protes jalanan nasional.
Ben-Gvir mengatakan, dia ingin mengontrol garda nasional karena hal itu telah diabaikan oleh kepala polisi. Garda nasional akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk turun dari lapangan. Perkiraan awal garda nasional memiliki 1.850 personel yang mencakup petugas polisi dan sukarelawan yang diperbantukan atau cadangan, baik dari sektor Arab maupun Yahudi.
Tetapi setelah memberikan suara pada Ahad (2/4/2023), kabinet melontarkan pertanyaan tentang siapa yang akan menaungi pasukan garda nasional. Hal ini merujuk pada panel multi-lembaga untuk menyerahkan rekomendasi dalam 90 hari.
Jaksa Agung Gali Baharav-Miara mengkritisi bahwa keputusan kabinet dibuat tanpa terlebih dahulu menetapkan parameter garda nasional. Kepala polisi Israel, Inspektur Jenderal Yaacov Shabtai, telah mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penjaga nasional, jika tidak berada di bawah kendali pasukannya sendiri, bisa membahayakan keamanan warga. Selain itu, Pemimpin oposisi Yair Lapid pekan lalu mengkritik pembentukan garda nasional yang diusulkan Ben-Gvir .
"Mengapa Negara Israel yang memiliki tentara, polisi, intelijen militer, Shin Bet, Mossad, Dewan Keamanan Nasional, Layanan Penjara, polisi anti huru hara, tim SWAT membutuhkan penjaga nasional lain?," ujar anggota parlemen Arab Ayman Odeh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
