REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Badan pemberantasan kejahatan keuangan India telah membuka penyelidikan atas dugaan pelanggaran aturan valuta asing oleh BBC. Penyelidikan berlangsung beberapa bulan setelah petugas pajak menggeledah kantor biro BBC di Mumbai dan Delhi.

India melakukan penggerebekan pajak di kantor BBC pada Februari. Penggerebekan terjadi setelah BBC merilis film dokumenter tentang kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi di negara bagian Gujarat selama kerusuhan pada 2002. Sedikitnya 1.000 orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Kebanyakan korban tewas adalah Muslim.  

Investigasi terhadap BBC dilakukan oleh Direktorat Penegakan (ED) di bawah Undang-Undang Manajemen Valuta Asing India. Seorang sumber mengatakan, direktorat tersebut mengeluarkan pemberitahuan kepada BBC pada Maret dan melakukan wawancara kepada beberapa karyawan awal bulan ini.

Juru bicara ED tidak segera menanggapi panggilan untuk dimintai komentar. Sementara BBC juga tidak segera menanggapi permainan komentar.  Undang-undang Manajemen Valuta Asing 1999 adalah hukum perdata. ED melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman pada mereka yang dinyatakan bersalah.

Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly membahas tentang penggeledahan pajak BBC dengan mitranya dari India, selama kunjungan ke New Delhi pada Maret. Hubungan antara India dan Inggris mengalami ketegangan akibat protes di luar Komisi Tinggi India di London bulan lalu.

India pada Rabu (12/4/2023) meminta Inggris untuk meningkatkan pemantauan terhadap pendukung gerakan separatis Sikh yang berbasis di Inggris, menyusul pelanggaran keamanan di Komisi Tinggi. Pemerintah Inggris mengatakan, mereka berupaya untuk meninjau keamanan dan membuat perubahan untuk memastikan keselamatan stafnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika