REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Militer Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) terlibat dalam pertempuran sengit di ibu kota Khartoum dan di tempat lain di negara itu. Pertempuran menimbulkan kekhawatiran terjadinya perang saudara.
Siapa sebenarnya RSF yang terus-menerus melakukan kudeta?
Kelompok RSF berevolusi dari milisi Janjaweed yang bertempur dalam konflik pada tahun 2000-an di wilayah Darfur. Mereka digunakan oleh pemerintah Presiden Omar al-Bashir yang telah lama berkuasa untuk membantu tentara menghentikan pemberontakan.
Diperkirakan 2,5 juta orang mengungsi dan 300 ribu meninggal dalam konflik tersebut. Jaksa Pengadilan Pidana Internasional menuduh pejabat pemerintah dan komandan milisi melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur.
Seiring waktu, milisi tumbuh. Kelompok ini pun dibuat menjadi RSF pada 2013 dan pasukannya digunakan sebagai penjaga perbatasan. Pada 2015, RSF bersama dengan tentara Sudan mulai mengirim pasukan untuk berperang di Yaman bersama pasukan Arab Saudi dan Emirat. Analis memperkirakan RSF memiliki sekitar 100 ribu anggota.
Pada tahun yang sama, kelompok tersebut diberi status "pasukan reguler". Pada 2017, undang-undang yang melegitimasi RSF sebagai pasukan keamanan independen disahkan.
Selain wilayah Darfur, RSF dikerahkan ke negara bagian seperti South Kordofan dan Blue Nile, dengan dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam laporan 2015, Human Rights Watch menggambarkan pasukan RSF sebagai manusia tanpa belas kasihan.
RSF dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, umumnya dikenal sebagai "Hemedti" atau "Mohamad Kecil". Dia lahir dari keluarga miskin yang menetap di Darfur pada 1980-an. Dia putus sekolah di kelas tiga dan mencari nafkah dengan berdagang unta sebelum menjadi pemimpin Janjaweed ketika konflik Darfur pecah.
Ketika RSF menjadi lebih menonjol dan perannya dalam urusan keamanan negara tumbuh, kepentingan bisnis Dagalo menjadi makmur dengan bantuan dari al-Bashir. Keluarganya memperluas kepemilikannya di pertambangan emas, peternakan, dan infrastruktur.
Pada April 2019, RSF berpartisipasi dalam kudeta militer yang menggulingkan al-Bashir setelah berbulan-bulan demonstrasi menentang pemerintahannya selama 30 tahun. Empat bulan kemudian, militer dan gerakan pro-demokrasi mencapai kesepakatan pembagian kekuasaan.
Tindakan itu akhirnya membentuk dewan gabungan militer-sipil yang akan memerintah Sudan selama tiga tahun ke depan sampai pemilihan diadakan. Dagalo diumumkan sebagai wakil kepala Dewan Kedaulatan yang dipimpin oleh Kepala militer Abdel Fattah al-Burhan.
Ekonom terkemuka Abdalla Hamdok dilantik sebagai perdana menteri Sudan dan pemimpin kabinet transisi. Sebelum menandatangani kesepakatan, para aktivis menuduh RSF ikut serta membunuh puluhan pengunjuk rasa prodemokrasi.
Pada Oktober 2021, RSF terlibat dalam kudeta lain dengan tentara, menghentikan transisi ke pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Langkah tersebut memicu demonstrasi massa pro-demokrasi baru di seluruh Sudan yang berlanjut hingga hari ini.
Kemudian apa sumber ketegangan antara tentara dan RSF yang terjadi saat ini?
Tentara dan kelompok pro-demokrasi menuntut integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata reguler. Sedangkan rekan di Dewan Timur Tengah Adel Abdel Ghafar mengatakan, RSF telah menolak integrasi ke dalam tentara. Kelompok itu sadar akan kehilangan kekuatannya.
Negosiasi tentang integrasi menjadi sumber ketegangan yang menunda penandatanganan akhir perjanjian transisi baru yang semula dijadwalkan pada 1 April. Dagalo dan al-Burhan dilaporkan tetap berselisih tentang siapa yang akan menjadi panglima militer selama periode integrasi bertahun-tahun. RSF mengatakan komandan harus menjadi kepala negara sipil, situasi yang ditolak tentara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika