REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pemerintah Australia mengatakan akan memasukan bantuan biaya hidup bagi keluarga dan bisnis sebesar 14,6 miliar dolar Australia atau 9,84 miliar dolar AS selama empat tahun ke anggaran federal. Canberra berjanji bantuan ini tidak akan memicu inflasi.

Pemerintah federal Australia mengatakan rencana ini dirancang untuk meringankan tekanan harga dan inflasi. Pada kuartal pertama tahun ini inflasi mulai mereda tapi masih 7,0 persen, tertinggi dalam 30 tahun terakhir.

"Inti dari anggaran adalah bantuan biaya hidup yang tidak akan menambah inflasi," kata Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers dalam pernyataannya, Senin (8/5/2023).

"Masyarakat sedang tertekan, kami berhati-hati mempercepat dan merancang anggaran ini sehingga mengurangi tekanan biaya hidup bukan menambahnya," kata Chalmers.

Pemerintah Australia akan mengungkapkan anggaran bantuan finansial pada lebih dari 5 juta keluarga pendapat rendah, usaha kecil dan pensiunan yang kesulitan dengan tagihan listrik.

Chalmers berulangkali mengatakan anggarannya akan ketat pada pengeluaran sehingga tidak menambah tekanan inflasi tapi tetap memberikan bantuan. Pekan lalu bank sentral Australia (RBA) mengejutkan pasar dengan menaikan suku bunga, mematahkan prediksi RBA belum akan menaikan suku bunga dalam waktu dekat.

Pada Jumat (5/5/2023) lalu RBA memperingatkan resiko inflasi masih tinggi. Mengingat rendahnya pertumbuhan produksi, kenaikan harga energi dan lonjakan tarif sewa.

Bantuan pemerintah dilakukan setelah Canberra menyisihkan 11,3 miliar dolar Australia dari kenaikan gaji perawat orang lanjut usia selama empat tahun. Sambil mengumumkan pajak tambahan tembakau sebesar 5 persen dan mendapatkan 2,4 miliar dolar Australia dari pajak produsen gas dan minyak.

Dalam anggaran ini diperkirakan defisit Australia akan turun tajam karena aliran pendapatan dari ekspor komoditas. Namun prospeknya akan tenang karena tantangan fiskal masih membayangi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika