Sabtu 20 May 2023 18:10 WIB

Di Forum KTT G7, Jokowi Serukan Penghentian Kebijakan Monopoli

Jokowi berharap negara G7 dapat jadi mitra dalam hilirisasi industri nikel dan sawit.

Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Nidia Zuraya
Foto selebaran yang disediakan oleh Tuan Rumah KTT G7 Hiroshima menunjukkan (kiri-kanan) Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Jepang Menteri Fumio Kishida, Presiden Komoro Azali Assoumani, Presiden AS Joe Biden, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menghadiri sesi penjangkauan di Grand Prince Hotel Hiroshima selama KTT G7 Hiroshima di Hiroshima, Jepang, 20 Mei 2023. KTT G7 Hiroshima akan diadakan dari 19 hingga 21 Mei 2023.
Foto: EPA-EFE/G7 Hiroshima Summit Host
Foto selebaran yang disediakan oleh Tuan Rumah KTT G7 Hiroshima menunjukkan (kiri-kanan) Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Jepang Menteri Fumio Kishida, Presiden Komoro Azali Assoumani, Presiden AS Joe Biden, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menghadiri sesi penjangkauan di Grand Prince Hotel Hiroshima selama KTT G7 Hiroshima di Hiroshima, Jepang, 20 Mei 2023. KTT G7 Hiroshima akan diadakan dari 19 hingga 21 Mei 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, HIROSHIMA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan penghentian kebijakan monopoli saat menghadiri Sesi Kerja Mitra G7 di Grand Prince Hotel Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023). Ia mengatakan, pandemi telah mengajarkan dunia tentang pentingnya melibatkan lebih banyak negara dalam rantai pasok global.

"Kebijakan diskriminatif terhadap komoditas negara berkembang juga harus dihentikan. Right to development setiap negara harus dihormati," kata Jokowi, dikutip dari siaran pers Istana.

Baca Juga

Menurut Jokowi, saat ini sudah bukan zamannya lagi negara-negara global south hanya diberi ruang sebagai pengekspor komoditas bahan mentah karena dunia sudah tidak berada pada masa kolonialisme.

"Apakah adil negara kaya SDA seperti Indonesia dihalangi menikmati nilai tambah SDA-nya? Dihalangi mengolah SDA-nya di dalam negeri?" ungkapnya.

Jokowi juga mendorong kesetaraan, kolaborasi, dan inklusivitas dalam kerja sama global. Dalam sesi yang membahas berbagai persoalan global tersebut, Jokowi membawa pesan dari global south.

"Bekerja bersama berarti kesetaraan. Bekerja bersama berarti inklusivitas, dan kita hanya dapat bekerja sama jika kita saling memahami satu sama lain," ujar Jokowi.

"Namun yang jadi pertanyaan, apakah equality, inclusiveness, dan understanding sudah jadi spirit bersama yang kita kembangkan? Kita harus berani berkata jujur, banyak hal harus kita perbaiki," lanjut Jokowi.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang menjadi jangkar perdamaian, demokrasi, dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik harus sejahtera.

Karena itu, Indonesia tidak menutup diri, melainkan bekerja keras untuk meningkatkan kerja sama dalam bentuk lain yang lebih setara dan dengan hasil win-win bagi semua.

"Saya berharap negara G7 dapat jadi mitra dalam hilirisasi industri ini dan sudah saatnya membentuk semacam OPEC untuk produk lain seperti nikel dan sawit," ucapnya.

Di akhir pidatonya, Jokowi kembali menegaskan ajakan untuk kolaborasi dan menyoroti peran besar G7 dalam hal tersebut. Menurutnya, yang dunia butuhkan saat ini bukanlah polarisasi.

"Saya ingin tegaskan yang dunia butuhkan saat ini bukan polarisasi yang memecah belah, tapi justru kolaborasi yang mempersatukan dan negara G7 punya peran besar dalam ciptakan kolaborasi yang konkret dan setara,\" kata Jokowi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement