REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengatakan, telah memerintahkan penyelidikan atas laporan pihak berwenang secara ilegal mendeportasi sekelompok migran yang telah mencapai pulau Aegean timur dari Turki. Mereka ditinggalkan di atas kapal rakit di laut agar otoritas Turki menjemputnya.
Mitsotakis membantah keras bahwa Yunani memiliki kebijakan resmi untuk mengembalikan migran yang baru tiba ke Turki. Deportasi ilegal semacam itu dikenal sebagai pushback.
Dalam sebuah wawancara dengan CNN pada Selasa (23/5/2023) malam, Mitsotakis mengatakan, telah menanggapi dugaan insiden yang dilaporkan oleh New York Times dengan sangat serius. “Itu sudah diselidiki (oleh) pemerintah saya,” katanya.
“Saya telah berkali-kali membuat perbedaan antara (penolakan yang dilaporkan), yang merupakan praktik yang sama sekali tidak dapat diterima, dan antara kewajiban kami, yaitu ... mencegat (migran) di perbatasan laut kami dengan Turki dan kemudian meminta penjaga pantai Turki untuk datang dan menjemput orang-orang ini," ujar sosok yang akan digantikan oleh Perdana Menteri sementara Ioannis Sarmas pada Kamis (25/5/2023).
Yunani adalah pintu masuk utama bagi para migran yang mencari kehidupan di Uni Eropa. Sebagian besar imigran masuk secara ilegal dari Turki dengan perahu yang tidak layak yang disediakan oleh geng penyelundupan.
Pemerintah Mitsotakis telah memperketat patroli, secara signifikan mengurangi kedatangan. Namun dia telah berulang kali dituduh oleh kelompok hak asasi manusia dan pejabat Ankara melakukan penolakan, meski Athena terus menyangkal klaim ini.
Laporan New York Times menuduh bahwa pada awal April para migran diangkut dengan van ke pantai Lesbos dan dibawa dengan speedboat ke kapal penjaga pantai. Penjaga pantai diduga meninggalkan para migran di atas rakit di laut tempat mereka dijemput oleh penjaga pantai Turki dan dibawa kembali ke Turki.
Artikel yang disoroti perdana menteri itu didasarkan pada video yang disediakan oleh seorang aktivis dan dipublikasikan dua hari sebelum pemilihan parlemen Yunani pada akhir pekan lalu. Dalam pemilihan tersebut partai kanan-moderat Mitsotakis kembali menang dengan selisih besar.
Tapi Mitsotakis harus mengusahakan pemilihan baru hanya dalam waktu sebulan. Undang-undang pemilihan yang berlaku tidak memberinya suara mayoritas yang mengatur pemerintahan.
Komisaris Uni Eropa untuk Urusan Dalam Negeri Ylva Johansson sebelumnya mengatakan, Uni Eropa (UE) telah secara resmi meminta Athena untuk totalitas dan independen menyelidiki insiden tersebut. "Tindak lanjut yang tepat perlu diambil oleh otoritas Yunani," katanya menegaskan cabang eksekutif UE siap untuk mengambil langkah formal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
