REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Partai politik Palestina di Israel menentang milisi swasta di bawah kendali Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang ditempatkan di lingkungan mereka untuk memerangi kejahatan yang meningkat. Anggota parlemen dari partai-partai mayoritas Palestina di Knesset dan perwakilan dewan lokal mengecam rencana penggunaan milisi sayap kanan ketimbang pasukan polisi reguler untuk menangani tingkat kejahatan yang melonjak.
Perwakilan warga Palestina Israel bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Senin (5/6/2023). Mereka menuntut diakhirinya ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh pemerintah Israel dalam menangani kekerasan dan kejahatan di lingkungan mereka.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Palestina menyalahkan pemerintah, polisi, dan Ben-Gvir atas masalah tersebut. Mereka menyerukan agar polisi diberi lebih banyak sumber daya untuk menangkap dan menghukum pelaku kejahatan yang memengaruhi komunitas Arab Palestina.
Angka terbaru menunjukkan bahwa 587 warga Palestina Israel telah terbunuh sejak Januari 2018 akibat tindakan kriminal dan kelambanan polisi. Mengekspos ketidakpedulian pejabat keamanan Israel terhadap kejahatan di lingkungan Palestina, Komisaris Polisi Israel, Kobi Shabtai pada April mengatakan bahwa, sudah menjadi sifat orang Arab untuk saling membunuh.
Masalah kejahatan dan kekerasan di lingkungan Palestina Israel adalah hasil dari diskriminasi, pengabaian, dan standar hidup yang lebih rendah selama beberapa dekade dibandingkan dengan fasilitas yang dinikmati oleh warga Yahudi Israel. Selain itu, petugas polisi dituduh lunak dengan geng kriminal. Ketidakpedulian mereka telah menciptakan lingkungan di mana geng dapat berkembang.
"Polisi datang untuk menekan demonstrasi di masyarakat Arab dan bukan untuk memberikan layanan untuk melindungi warga dari kejahatan, sehingga kejahatan tumbuh dan berkembang," ujar Direktur Strategis Institut Givat Habiba dan pakar masyarakat Arab di Israel, Mohammed Darawsheh dilaporkan Middle East Monitor, Selasa (6/6/2023).
Seorang analis politik dari Kufur Yassif di Galilea, Jall Banna menyalahkan meningkatnya kekerasan atas diskriminasi Israel. Menurutnya, polisi Israel tidak memiliki keinginan untuk memberantas kejahatan.
“Jika seorang Arab menggunakan senjatanya melawan seorang Yahudi atau negara, dia akan diadili di pengadilan keamanan dan dipenjara selama 20 tahun. Jika seorang Arab menggunakan senjatanya melawan seorang Arab, dia tidak akan ditahan atau dipenjara lebih dari beberapa hari. berhari-hari atau berminggu-minggu; ini batasnya. Saya percaya bahwa polisi, meskipun mereka memiliki alat, tidak memiliki keinginan untuk memberantas kejahatan," ujar Banna.
Dengan bergesernya kejahatan terorganisir ke kota-kota campuran Israel-Arab, masalah tersebut telah menjadi ancaman strategis bagi komunitas Yahudi. Menurut surat kabar Haaretz, Netanyahu menyetujui pembentukan komite menteri untuk melawan meningkatnya tingkat kekerasan dan kejahatan di masyarakat Arab.
"Kami tidak mempercayai Netanyahu dan tidak pernah mempercayainya," kata Ketua Partai Hadash-Ta'al, Ayman Odeh setelah pertemuan dengan perdana menteri.
"Tapi setelah dia mengundang kami ke pertemuan untuk memerangi kejahatan di masyarakat Arab, meski hanya satu persen kemajuan yang mungkin, kami akan melakukan segalanya untuk mengalahkan kejahatan," ujar Odeh.
Sebelum pertemuan dengan Netanyahu, Partai Hadash-Ta'al mengeluarkan pernyataan kebijakan 12 poin. Termasuk seruan untuk membatalkan rencana Ben-Gvir membentuk milisinya sendiri.
"Karena polisi memiliki peran eksklusif dalam penegakan hukum, badan lain mana pun yang didelegasikan dengan wewenang dan penegakan polisi tidak akan melayani kepentingan kita sebagai masyarakat dan bahkan akan mencapai tujuan yang berlawanan. Oleh karena itu kami menuntut penghapusan jaringan milisi yang direncanakan atau, alternatifnya. Jika ditetapkan, seharusnya tidak memilik otoritas atas masalah apa pun yang terkait dengan (komunitas) Arab," kata pernyataan Partai Hadash-Ta'al.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
