REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Taliban mengecam laporan Dewan Keamanan PBB, yang menyebut pemerintah Afghanistan sangat eksklusif dan represif. Taliban mengatakan, laporan itu tidak berdasar dan bias.
Laporan tersebut dirilis awal Juni oleh Tim Pemantau Dukungan dan Sanksi Dewan Keamanan PBB. Laporan itu mengatakan, struktur pemerintahan Taliban sangat eksklusif, berpusat pada Pashtun, dan represif terhadap semua bentuk oposisi.
Laporan itu juga menyoroti kembalinya Kandahar sebagai pusat kekuasaan, seperti pada masa pemerintahan Taliban di Afghanistan pada 1990-an. Laporan tersebut mengatakan, Taliban berjuang melawan konflik internal atas kebijakan utama, sentralisasi kekuasaan dan kontrol keuangan, serta sumber daya alam di Afghanistan.
"Perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung semakin membuat situasi tidak stabil, ke titik di mana pecahnya konflik bersenjata antara faksi-faksi yang bersaing merupakan risiko nyata," ujar laporan itu, dilansir pada Ahad (11/6/2023).
Dalam beberapa bulan terakhir setidaknya dua juru bicara yang berbasis di Kabul diminta untuk pindah ke Kota Kandahar. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang peralihan kekuasaan dari ibu kota ke Kandahar, yang menjadi markas pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhunzada.
Pada April, juru bicara utama Taliban Zabiullah Mujahid diminta untuk bekerja dari kedua tempat. Sementara wakil juru bicara Taliban, Innamullah Samangani dipindahkan ke Kandahar. Kementerian Informasi Taliban tidak memberikan alasan apa pun atas pemindahan tersebut.
Mujahid menolak tuduhan adanya perselisihan dalam laporan itu. Dia mengatakan, laporan itu tidak berdasar dan menunjukkan permusuhan terhadap warga Afghanistan. Mujahid mengatakan, desas-desus perselisihan antara para pemimpin Taliban merupakan kelanjutan dari propaganda 20 tahun terakhir. Dia mengacu pada 20 tahun perang dan pendudukan Amerika Serikat.
“Publikasi laporan yang bias dan tidak berdasar seperti itu oleh Dewan Keamanan tidak membantu Afghanistan dan perdamaian dan keamanan internasional, sebaliknya, itu meningkatkan kekhawatiran di antara orang-orang (Afghanistan)," ujar Mujahid.
Sejak mengambil alih Afghanistan pada Agustus 2021, Taliban telah memperluas pembatasannya terhadap kebebasan media dan hak-hak perempuan. Mereka menutup sekolah menengah untuk anak perempuan.
Pejabat Taliban pada awalnya berjanji untuk membuka sekolah setelah peningkatan infrastruktur untuk memastikan pemisahan gender. Tetapi Taliban telah memperluas lapangan terhadap hak-hak perempuan dengan melarang mereka mengakses universitas ataupun bekerja.
Analis mengatakan, dekrit pembatasan hak perempuan dikeluarkan dari Kandahar. Beberapa pemimpin Taliban mendukung pemberdayaan perempuan, dengan mengatakan bahwa Islam menjamin hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan.
Pejabat Taliban membantah ada keretakan di antara para pemimpinnya. Namun, laporan tersebut menggambarkan pemimpin Taliban, Akhunzada, sebagai orang yang tertutup dan sukar dipahami. Laporan itu juga mengutip negara anggota Dewan Keamanan PBB yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan, Akhunzada telah selamat dari dua serangan Covid-19, sehingga membuat sistem pernapasannya melemah. Selain itu, dia juga mempunyai masalah ginjal.
“Hibatullah dengan bangga menolak tekanan eksternal untuk memoderasi kebijakannya. Tidak ada indikasi bahwa pemimpin Taliban yang berbasis di Kabul dapat memengaruhi kebijakan secara substansial. Ada sedikit prospek perubahan dalam jangka pendek hingga menengah," ujar laporan PBB.
Dalam beberapa hari terakhir, Taliban telah berusaha untuk mengecualikan semua organisasi asing dari sektor pendidikan. Juru bicara sekretaris jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengatakan langkah ini merupakan kemunduran yang mengerikan bagi rakyat Afghanistan. Badan-badan bantuan telah menyediakan makanan, pendidikan, dan dukungan kesehatan kepada warga Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021 dan keruntuhan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika