REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Jerman mengadopsi Strategi Keamanan Nasional pertamanya pada Rabu (14/6/2023). Keputusan itu menguraikan langkah-langkah berani untuk mengatasi ancaman besar dan tantangan keamanan.
Rencana tersebut membayangkan peran internasional yang lebih kuat untuk memastikan perdamaian dan keamanan di Eropa. Strategi ini juga menetapkan prioritas baru untuk kementerian, angkatan bersenjata, dan dinas intelijen.
“Kami mempertahankan tatanan dasar kami yang bebas dan demokratis terhadap upaya pengaruh yang tidak sah dari luar negeri. Bersama dengan mitra kami, kami berdiri untuk tatanan internasional yang bebas berdasarkan hukum internasional dan Piagam PBB,” kata pemerintah Jerman dalam sebuah dokumen dikutip dari Anadolu Agency.
Menurut rencana tersebut, Jerman akan meningkatkan anggaran pertahanan dan akan membelanjakan setidaknya 2 persen dari produk domestik brutonya untuk pertahanan. Pengaturan itu pun telah sejalan dengan keputusan aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
"Tugas utama dari kebijakan keamanan kami adalah memastikan bahwa kami dapat terus hidup damai dan bebas di negara kami. Untuk tujuan ini, kami berkomitmen kuat pada NATO dan Uni Eropa, dan kami memperkuat angkatan bersenjata Jerman (Bundeswehr) untuk misi intinya pertahanan nasional dan aliansi,” kata pemerintah.
Rencana tersebut juga menggarisbawahi perlunya negara itu untuk memperkuat kegiatan kontra-spionase dan mengembangkan lebih lanjut kemampuan keamanan sibernya. Pemerintah juga berjanji untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dan mendiversifikasi sumber pasokan energi.
“Ketersediaan konstan dari banyak bahan baku dan komoditas di pasar global tidak lagi diberikan. Oleh karena itu, tujuannya harus untuk mengurangi ketergantungan sepihak yang ada, mencegah munculnya ketergantungan baru, memberikan dukungan yang ditargetkan untuk proyek bahan baku bekerja sama dengan bisnis dan menyiapkan cadangan strategis,” kata pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika