Jumat 16 Jun 2023 14:48 WIB

Parlemen Eropa Desak NATO Undang Ukraina Bergabung Pasca Perang

Parlemen Eropa berharap proses aksesi akan dimulai setelah perang berakhir .

Bendera berkibar tertiup angin di luar markas NATO di Brussel, 7 Februari 2022.
Foto: AP Photo/Olivier Matthys
Bendera berkibar tertiup angin di luar markas NATO di Brussel, 7 Februari 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Parlemen Eropa pada Kamis (15/6/2023) menyetujui resolusi yang mendesak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk mengundang Ukraina bergabung dalam aliansi tersebut setelah perang dengan Rusia usai.

"Anggota Parlemen Eropa (MEP) menyeru kepada sekutu-sekutu NATO untuk menghormati komitmen mereka terhadap Ukraina dan memuluskan langkah Kiev untuk diundang bergabung aliansi pertahanan itu," demikian menurut keterangan pers yang dikeluarkan Parlemen Eropa menyusul persetujuan resolusi itu.

Baca Juga

Pernyataan itu menyebutkan Uni Eropa (EU) dan negara-negara anggotanya, bersama dengan NATO dan mitra "sepaham", harus bekerja erat dengan Ukraina untuk menciptakan kerangka kerja sementara bagi jaminan keamanan Kiev.

Anggota-anggota Parlemen Eropa menekankan bahwa hal ini akan diterapkan segera setelah perang Rusia-Ukraina, seraya menambahkan bahwa negara anggota harus bekerja bersama Ukraina dalam hal ini hingga negara itu mendapatkan keanggotaan penuh.

"Parlemen menekankan bahwa integrasi Ukraina baik di NATO maupun EU akan meningkatkan keamanan global dan regional dan mempererat ikatan antara Ukraina dengan masyarakat Euro-Atlantik," bunyi pernyataan itu.

Dinyatakan bahwa anggota Parlemen Eropa berharap proses aksesi akan dimulai setelah perang berakhir dan finalisasi berjalan secepatnya, sebagaimana jalur mudah bagi aksesi Kiev di EU.

Parlemen juga mengutuk penghancuran bendungan Kakhovka di Ukraina selatan, menyebutnya "kejahatan perang" yang berujung pada "bencana lingkungan" dan "ekosida," menurut pernyataan itu.

Selain itu parlemen juga menuduh Rusia sebagai dalang ledakan di bendungan itu, menegaskan bahwa anggota parlemen mengatakan "semua yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, termasuk penghancuran bendungan, akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum internasional."

Minggu sebelumnya, keadaan darurat diumumkan di kedua sisi bendungan Kakhovka di wilayah Kherson, Ukraina selatan setelah meledak -- satu sisi dikuasai Rusia dan satu sisi oleh Ukraina.

Rusia dan Ukraina saling tuduh atas ledakan yang terjadi, yang menghancurkan bagian bendungan yang memasok air ke pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia dan Krimea, yang dianeksasi Rusia pada 2014.

 

sumber : Antara/Anadolu
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement