REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah sementara Thailand menjadi tuan rumah bagi menteri luar negeri negara ASEAN, dan junta yang berkuasa di Myanmar dalam perundingan perdamaian di regional Asia Tenggara pada Ahad (18/6/2023). Namun negara-negara kunci di Asia Tenggara tidak menghadiri pertemuan puncak yang menuai kritikan tajam tersebut.

Hanya Kamboja yang sejauh ini secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka berniat untuk menghadiri pembicaraan dengan Junta tersebut. Para jenderal Myanmar telah dilarang selama hampir dua tahun dari pertemuan tingkat senior Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Alasannya, karena tidak menghormati kesepakatan untuk memulai pembicaraan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemerintah sipil yang digulingkan yang dipimpin oleh pemenang Nobel Aung San Suu Kyi yang kini dipenjara.

Namun Thailand, yang perdana menterinya sendiri pertama kali mengambil alih kekuasaan dalam kudeta militer, mengundang Menteri Luar Negeri Myanmar yang ditunjuk oleh junta, Than Swe, untuk menghadiri pembicaraan bersama dengan menteri luar negeri ASEAN.

Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn mengungkapkan akan menghadiri pertemuan tersebut, dalam sebuah pernyataan resmi pada hari Jumat lalu.

Anggota ASEAN lainnya telah menolak undangan Thailand, termasuk ketua ASEAN tahun ini, Indonesia, dan juga Singapura, yang menteri luar negerinya, Vivian Balakrishnan, mengatakan pada hari Jumat bahwa terlalu dini untuk terlibat kembali dengan junta di tingkat KTT atau bahkan di tingkat menteri luar negerinya.

Nantiwat Samart, sekretaris menteri luar negeri Thailand, membela pembicaraan tersebut pada Ahad. Ia mengatakan Myanmar seharusnya tidak sepenuhnya terisolasi atau dikeluarkan dari ASEAN, menurut situs web berbahasa Thailand, Nation TV.

Pemerintah Vietnam mengatakan bahwa...

Ikuti Whatsapp Channel Republika