REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN - Yordania pada Ahad (18/6/2023) mengecam keputusan Israel untuk mempercepat langkah pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Pada Ahad (18/6/2023) pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengesahkan sebuah resolusi yang memberikan kendali sepenuhnya untuk persetujuan rencana pembangunan permukiman di Tepi Barat kepada Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Pemerintah Israel juga mengumumkan tender baru untuk konstruksi sekitar 4.500 unit rumah di permukiman yang sudah ada di Tepi Barat.
"Praktik, kekuatan pendudukan, terutama pembangunan dan perluasan permukiman Israel, dengan penyitaan lahan dan penggusuran warga Palestina adalah ilegal, ditolak dan dikecam," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Sinan Majalidalam satu pernyataan.
Dia mendesak komunitas internasional agar "segera bertindak menghentikan langkah sepihak Israel."
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap aktivitas permukiman Israel tidak sah dan mengacaukan ide solusi dua negara yang disepakati secara internasional.
Diperkirakan ada sekitar 700.000 pemukim yang tinggal di 164 permukiman dan 116 titik luar di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Berdasarkan hukum internasional, seluruh pemukim Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan dianggap ilegal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
