REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins, menjelang kunjungan resminya ke Cina pada akhir bulan ini, mengatakan ia tidak setuju dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menyebut Presiden Cina, Xi Jinping, adalah seorang diktator.
"Tidak, dan bentuk pemerintahan yang dimiliki Cina adalah urusan rakyat Cina," kata Hipkins kepada para wartawan, pada Kamis (22/6/2023).
Ketika ditanya oleh seorang reporter apakah rakyat Cina memiliki hak suara dalam membentuk pemerintahan, Hipkins mengatakan itu adalah pilihan rakyat Cina. "Jika mereka ingin mengubah sistem pemerintahan mereka, maka itu adalah urusan mereka," katanya.
Hipkins dijadwalkan mengunjungi Cina dari tanggal 25 hingga 30 Juni, memimpin delegasi perdagangan yang mencakup beberapa perusahaan terbesar di Selandia Baru. Ia akan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan ketua komite tetap Kongres Rakyat Nasional, Zhao Leji.
Cina membalas komentar Biden setelah Presiden AS itu menyebut Presiden Xi Jinping sebagai diktator, dengan mengatakan pernyataan tersebut tidak masuk akal dan merupakan sebuah provokasi. Perang kata-kata ini muncul tanpa diduga, setelah upaya kedua pejabat tinggi bertemu, dalam upaya mengurangi gesekan dan ketegangan terkait berbagai isu global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
