REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Kanselir Jerman Olaf Scholz menyerukan perpanjangan kesepakatan yang memungkinkan ekspor biji-bijian dan pupuk secara aman dari tiga pelabuhan Laut Hitam Ukraina. Menurut laporan juru bicara Scholz, keduanya berbicara selama percakapan telepon.
Zelenskyy dalam pesan video malam dan tulisannya di Telegram mengatakan, dia dan Sholz fokus pada kerja sama pertahanan dan Konferensi Tingkat Tinggi alinasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang akan datang di Lituania. Dalam pertemuan Ukraina ingin mengamankan indikasi keanggotaan masa depan dalam NATO.
Menurut presiden Ukraina, tidak akan ada kekurangan kepastian keamanan di Eropa yang akan memprovokasi tirani dan agresi Rusia. "Rusia hanya akan berusaha merebut satu atau beberapa bagian Eropa ketika melihat semacam ketidakpastian keamanan. Ketika semuanya pasti dan jelas, tirani Rusia tidak berani mengganggu keamanan," ujarnya.
Pada bulan lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, bahwa ekspor makanan dari kesepakatan biji-bijian Laut Hitam telah turun secara signifikan. Puncak ekspor sebanyak 4,2 juta metrik ton pada Oktober 2022 turun menjadi 1,3 juta pada Mei.
Kesepakatan ekspor biji-bijian ini akan berakhir 17 Juli. Perjanjian tersebut awalnya ditandatangani Juli lalu di Istanbul oleh Turki, PBB, Rusia, dan Ukraina, bertujuan untuk melanjutkan ekspor biji-bijian dari pelabuhan Ukraina.
Pada 18 Mei, kesepakatan mendapatkan tambahan perpanjangan selama 60 hari, memastikan kelanjutan ekspor biji-bijian berdasarkan kesepakatan tersebut.
Rusia berusaha menghilangkan hambatan ekspor pupuknya untuk menyetujui perpanjangan lain. Syarat ini termasuk penyertaan Bank Pertanian Rusia milik negara dalam sistem pembayaran internasional SWIFT. Moskow juga menuntut dimulainya kembali ekspor amonia melalui Kiev.
Meski Rusia mendapatkan berbagai sanksi oleh Barat, itu tidak berlaku untuk ekspor makanan dan pupuk Rusia. Namun Moskow mengatakan pembatasan dan pembayaran perbankan memengaruhi ekspornya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika