Selasa 04 Jul 2023 12:21 WIB

Erdogan: Kerusuhan di Prancis Disebabkan Oleh Rasisme dan Islamofobia

Kerusuhan dipicu pembunuhan remaja keturunan Afrika Utara oleh polisi Prancis.

Rep: Rizky Jaramaya/Dwina Agustin/ Red: Nidia Zuraya
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin (3/7/2023) mengatakan, kerusuhan nasional Prancis disebabkan oleh rasisme institusional, Islamofobia, dan masa lalu kolonial Prancis.
Foto:

Selamatkan reputasi

Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Billstrom, mengatakan pembakaran Alquran dapat mengubah citra baik Swedia menjadi buruk. Dia mengatakan, negaranya sedang berjuang untuk menyelamatkan reputasinya.

"Citra baik Swedia akan berubah dalam jangka panjang jika terus digambarkan sebagai Islamofobia. Sulit untuk memprediksi apa konsekuensinya dalam proses persetujuan keanggotaan NATO Swedia. Pertahanan juga penting,” kata Billstrom dikutip dari Anadolu Agency.

 

Billstrom menegaskan, Swedia memperhatikan keberatan Turki dalam meratifikasi aksesi negara itu ke NATO. Ankara telah mengajukan keberatan atas aksi-aksi pembakaran Alquran di Stockholm, termasuk yang terbaru pada hari pertama Idul Adha pada 28 Juni 2023.

Kementerian Luar Negeri Swedia pada akhir pekan telah mengecam pembakaran Alquran yang terbaru oleh Salwan Momika. "Pemerintah Swedia memahami bahwa tindakan Islamofobia individu dalam demonstrasi di negara itu dapat menyinggung umat Islam. Kami mengutuk keras tindakan ini yang tidak mencerminkan pandangan pemerintah Swedia dengan cara apa pun," ujarnya.

"Rasisme, xenofobia, dan intoleransi terkait tidak memiliki tempat di Swedia atau Eropa," kata Kementerian Luar Negeri Swedia menggambarkan pembakaran Alquran dan kitab suci lainnya sebagai provokasi yang jelas.

Menurut Kementerian Luar Negeri Swedia, demonstrasi yang diadakan oleh Momika memiliki konsekuensi serius bagi keselamatan dan keamanan internal Swedia. “Di Swedia, kebebasan berekspresi mendapatkan perlindungan yang kuat. Namun, tentu saja ini tidak berarti bahwa pemerintah mendukung setiap pendapat yang diungkapkan. Pertemuan publik yang sepenuhnya legal juga dapat bersifat polarisasi dan ofensif,” katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement