REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Pemerintah Cina turut mengomentari peristiwa pembakaran Alquran yang belum lama ini terjadi di Swedia dan menarik perhatian internasional. Beijing menegaskan, menentang aksi-aksi ekstremis yang menyerang keyakinan suatu agama.
“Cina selalu menjunjung tinggi rasa saling menghormati, inklusivitas, dan saling belajar antar-peradaban, dengan tegas menentang tindakan ekstremis yang menyerang keyakinan agama yang berbeda serta menghasut benturan peradaban dan segala bentuk Islamofobia. Peradaban Islam telah memberikan kontribusi penting bagi peradaban dunia. Keyakinan Muslim dan perasaan keagamaan harus dihormati,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina Mao Ning dalam pengarahan pers Selasa (4/7/2023) lalu saat ditanya tentang peristiwa pembakaran Alquran di Swedia, dikutip laman resmi Kemenlu Cina.
Mao pun menolak jika aksi penodaan atau penistaan kitab suci seperti pembakaran Alquran dikategorikan sebagai kebebasan berbicara. “Apa yang disebut kebebasan berbicara seharusnya tidak menjadi alasan untuk memicu konflik dan antagonisme antar-peradaban,” ucapnya.
Dia kemudian menyinggung tentang langkah Presiden Cina Xi Jinping mengusulkan Inisiatif Peradaban Global atau Global Civilization Initiative (GCI) pada Maret lalu. Mao menjelaskan inisiatif tersebut menganjurkan kesetaraan, aksi saling belajar, dialog, dan inklusivitas di antara peradaban.
“Cina akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mengadvokasi GCI, mempromosikan pertukaran, dan dialog antarperadaban dengan tindakan nyata serta bersama-sama menjaga keragaman peradaban dunia,” kata Mao.
Sementara itu, dalam beberapa hari mendatang, Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB berencana menggelar sesi darurat untuk membahas tentang maraknya aksi pembakaran Alquran yang berlangsung di Eropa. “Dewan HAM PBB akan mengadakan debat darurat untuk membahas peningkatan yang mengkhawatirkan dalam tindakan kebencian agama yang terencana dan publik, sebagaimana dimanifestasikan oleh penistaan Alquran saat ini di beberapa negara Eropa dan negara lain,” kata Juru Bicara Dewan HAM PBB Pascal Sim kepada awak media, Selasa lalu, dikutip Al Arabiya.
Menurut Sim, sesi darurat Dewan HAM PBB untuk membahas fenomena pembakaran Alquran itu diminta oleh Pakistan dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pada 28 Juni 2023 lalu, seorang imigran Irak bernama Salwan Momika melakukan aksi perobekan dan pembakaran Alquran di depan Masjid Raya Sodermalm, Stockholm, Swedia. Aksi tersebut dilakukan saat umat Muslim di sana merayakan Idul Adha.
Sebelum dibakar, Momika sempat menggunakan lembaran-lembaran Alquran yang dirobeknya untuk menyeka sepatunya. Dia bahkan meletakkan daging babi pada lembaran tersebut. Setelah itu, Momika, yang mengenalkan diri sebagai ateis sekuler di media sosial, melakukan pembakaran.
Sekitar 200 orang yang hadir di lokasi meneriakkan takbir di hadapan Momika untuk memprotes aksi pembakaran Alquran tersebut. Meski aksinya diizinkan, namun saat ini otoritas Swedia sudah membuka penyelidikan terhadap Momika atas dugaan melakukan "hasutan terhadap kelompok etnis".
Aksi pembakaran Alquran oleh Momika memantik kecaman luas, tak hanya dari negara-negara Muslim, tapi juga Uni Eropa dan Rusia. Pemimpin gereja Katolik, Paus Fransiskus, turut melayangkan kritik keras atas aksi penistaan Alquran tersebut. “Buku apa pun yang dianggap suci harus dihormati untuk menghormati mereka yang mempercayainya. Saya merasa marah dan muak dengan tindakan ini,” ujar Paus Fransiskus dalam sebuah wawancara yang diterbitkan surat kabar Uni Emirat Arab (UEA), Al Ittihad, Senin (3/7/2023) lalu.
Karena belum memperoleh kewarganegaraan Swedia, Pemerintah Irak disebut akan meminta Swedia mendeportasi Salwan Momika. Hal itu karena Baghdad hendak mengadilinya atas dakwaan penghinaan terhadap kesucian Islam.
Momika diketahui memuji politisi sayap kanan berkebangsaan Swedia-Denmark, Rasmus Paludan. Sebelumnya Paludan telah melakukan pembakaran Alquran di luar Kedutaan Besar Turki di Stockholm pada 21 Januari 2023 lalu. Aksi itu menjadi bentuk protes Paludan terhadap Turki karena tak kunjung memberi persetujuan agar Swedia dapat bergabung dengan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
