REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) masih merujuk pada Konsensus Lima Poin (5PC) untuk membantu menyelesaikan isu Myanmar.
Pernyataan itu dia sampaikan ketika mengomentari pertemuan informal yang diinisiasi Thailand dengan mengundang para menteri ASEAN dan junta Myanmar, pertengahan Juni lalu.
"Sekali lagi saya tegaskan bahwa itu adalah pertemuan informal dari sebuah negara ASEAN, yang hadir hanya menlu tuan rumah dan Menlu Laos. Track yang diambil dalam pelaksanaan itu bukan main track (langkah utama) dari ASEAN," tutur Retno dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/7/2023).
Sebagai ketua ASEAN tahun ini, ujar dia, Indonesia terus berupaya membantu penyelesaian krisis di Myanmar berdasarkan prinsip-prinsip 5PC, keputusan para pemimpin ASEAN, serta Piagam ASEAN.
Dalam hal ini, Indonesia telah mengintensifkan pendekatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar termasuk dengan pemerintah bayangan bentukan oposisi Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan pemerintah junta Dewan Administrasi Negara (SAC).
"Pendekatan adalah pintu pembuka agar kita bisa melangkah lebih lanjut dalam menyelesaikan masalah Myanmar," kata Retno.
Retno menegaskan bahwa ASEAN perlu mendorong dialog inklusif nasional di Myanmar demi mewujudkan perdamaian yang tahan lama di negara tersebut.
"Sebuah konflik hanya dapat diselesaikan jika para pihak memiliki semangat dan komitmen sungguh-sungguh untuk mewujudkan perdamaian," ujar dia.
Isu Myanmar juga akan turut dibahas dalam Pertemuan Para Menlu ASEAN (AMM/PMC) yang akan berlangsung di Jakarta pekan depan.
Sesuai kesepakatan ASEAN sebelumnya, dalam pertemuan tersebut Myanmar diundang pada level pejabat non politis.
Sejak 2021, Myanmar telah dilanda lingkaran kekerasan dan krisis ekonomi yang dipicu kudeta militer untuk menggulingkan pemerintah terpilih. Militer kemudian melancarkan serangan brutal untuk menumpas perbedaan pendapat terkait hasil pemilu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika