REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken akan mengangkat beberapa isu dalam Pertemuan Menlu ASEAN atau ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) ke-56 di Jakarta pekan depan. Salah satunya soal pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap Myanmar.
Rencana tersebut disampaikan oleh Asisten Menlu AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbrink dalam konferensi pers via telepon di Washington, Kamis (6/7/2023). "Kami berharap mitra-mitra kami di ASEAN untuk tetap ? terus mengecualikan perwakilan Myanmar di tingkat menteri ASEAN, dan kami juga berharap untuk menemukan cara untuk meningkatkan tekanan terhadap rezim (junta) untuk mengakhiri rezimnya," kata Kritenbrink.
"Dan ASEAN dan negara-negara anggotanya akan menjadi bagian penting dari upaya tersebut," kata dia menambahkan, dikutip dari transkrip resmi yang dirilis Deplu AS.
Washington pada bulan lalu menerapkan sanksi terhadap dua bank Myanmar yang digunakan oleh junta untuk mengkonversi mata uang asing. Langkah itu dilakukan guna mengurangi kemampuan militer untuk mengimpor senjata yang digunakan untuk menyerang orang-orang yang menentang kudeta.
AMM ke-56 dan Post Ministerial Conference (PMC) akan digelar di Jakarta pada 11-14 Juli 2023. Krisis Myanmar akan menjadi isu yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut.
Menlu RI Retno Marsudi mengungkapkan, selama hampir tujuh bulan menjabat ketua ASEAN, Indonesia telah melakukan kontak intensif dan inklusif dengan para pihak di Myanmar.
“110 engagements telah dilakukan, baik berupa pertemuan in person, virtual, maupun melalui percakapan per telepon, termasuk engagements saya secara in person, baik dengan menlu NUG (National Unity Government) maupun menlu SAC (State Administration Council) dalam beberapa kali,” katanya saat memberikan pengarahan pers di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri, Jumat (7/7/2023).
NUG merupakan pemerintahan bayangan Myanmar. Di dalamnya terdiri dari loyalis Aung San Suu Kyi yang pemerintahannya digulingkan militer Myanmar pada Februari 2021. Sementara SAC adalah junta yang kini memerintah Myanmar.
Retno mengungkapkan, kontak intensif dan inklusif dengan para pihak di Myanmar penting dilakukan. Hal itu bertujuan membangun kepercayaan, mendengarkan posisi masing-masing pihak, menjembatani perbedaan, mendorong de-eskalasi, serta mendorong dialog inklusif.
Retno menekankan, engagements atau keterlibatan dengan para pihak di Myanmar bukan merupakan tujuan. Ia hanya alat untuk mencapai tujuan, yaitu dialog inklusif untuk mencapai perdamaian yang tahan lama. “Oleh karena itu engagements ini merupakan building block yang pertama. Saat ini sudah waktunya building block kedua mulai dibangun, yaitu mendorong dialog di antara para pihak menuju dialog inklusif nasional,” ujar Retno.
“Oleh karena itu, dalam pertemuan saya, baik dengan menlu NUG dan menlu SAC, saya telah sampaikan pentingnya dialog inklusif,” tambah Retno.
Menurut Retno, dialog inklusif merupakan satu-satunya jalan jika para pihak di Myanmar menginginkan perdamaian. “Semua pihak luar harus mendorong dilakukannya dialog inklusif di Myanmar,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
