Ahad 16 Jul 2023 01:41 WIB

Indonesia dan Turki Bahas Islamofobia, Kemerdekaan Palestina Hingga Reformasi DK PBB

Reformasi DK PBB menjadi perhatian Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Jakarta, Sabtu (15/7/2023).
Foto: AP Photo/Tatan Syuflana, Pool
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Jakarta, Sabtu (15/7/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Turki Hakan Fidan membahas berbagai isu, seperti Islamofobia dan reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Sabtu (15/7/2023).

Indonesia dan Turki juga menyampaikan kepentingan yang dimiliki bersama oleh kedua negara dalam isu Palestina.

Baca Juga

"Kami mempunyai prinsip-prinsip yang sama. Kami ingin kemerdekaan Palestina. Kami juga ingin perdamaian di Afghanistan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan Afghanistan," kata Retno dalam jumpa pers yang diikuti daring.

Menlu Fidan, yang pertama kali melakukan kunjungan resmi ke Indonesia sejak menjabat pada Juni lalu, mengatakan pertemuan tersebut juga membahas berbagai tantangan global yang makin pelik, termasuk Islamofobia dan aksi tercela pembakaran Alquran.

Dunia sempat dikejutkan dengan aksi pembakaran Alquran yang telah berulang kali terjadi di Swedia. Yang terbaru adalah pembakaran Alquran yang dilakukan di sebuah Masjid di Stockholm yang dilakukan bertepatan dengan Idul Adha, Juni lalu.

Aksi tersebut mendapatkan kecaman luas dari berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk Turki, Indonesia, Uni Eropa, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Kami juga berdiskusi tentang berbagai isu mulai dari Rohingya dan reformasi Dewan Keamanan PBB," ucap Fidan.

Reformasi DK PBB telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menyatakan pentingnya negara-negara Asia dan Afrika terus mendorong proses reformasi DK PBB dalam upaya menjadikan Dewan Keamanan lebih demokratis dan representatif.

Isu reformasi Dewan Keamanan juga sempat dibahas oleh Rusia. yang merupakan salah satu dari lima anggota tetap DK PBB bersama dengan AS, China, Prancis, dan Inggris.

Menlu Rusia Sergey Lavrov pada bulan lalu mengatakan Moskow akan berupaya memperluas keanggotaan DK PBB guna memberikan lebih banyak perwakilan kepada negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta mematahkan apa yang dia sebut sebagai dominasi Barat.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement