REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Israel akan mulai mengizinkan masuknya semua warga Amerika Serikat (AS), termasuk Palestina-Amerika yang tinggal di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza, pada Kamis (20/7/2023). Perubahan kebijakan ini diharapkan akan memberikan efek terhadap akses bebas visa bagi warga Israel ke AS.
Sebuah pernyataan Israel mengutip penasihat keamanan nasional Tzachi Hanegbi mengatakan pada Rabu (19/7/2023) malam, Duta Besar AS Thomas Nides dan Duta Besar Israel Michael Herzog menandatangani perjanjian timbal balik.
"Implementasi penuh dari program ini akan berlaku untuk setiap warga negara AS, termasuk mereka yang berkewarganegaraan ganda, warga Amerika di Yudea dan Samaria (wilayah pendudukan Tepi Barat) dan warga Amerika di Jalur Gaza," kata pernyataan itu.
AS telah memblokir tawaran lama Israel untuk bergabung dengan Program Pengabaian Visa AS (VWP) atas perlakuan berbeda untuk beberapa warga AS. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan, AS mengharapkan perubahan yang memastikan perlakuan sama untuk semua pengunjung warga negara AS tanpa memperhatikan asal negara, agama, atau etnis. Pemerintah AS akan membuat keputusan apakah Israel harus diterima di VWP pada 30 September.
Masalah VWP ini pun diangkat ketika Presiden AS Joe Biden menjamu Presiden Israel Isaac Herzog di Gedung Putih pada Selasa (18/7/2023). Sedangkan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengatakan bulan lalu, bahwa uji coba program percontohan atas pertukaran itu direncanakan pada pertengahan Juli. Sumber yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah juga menggambarkannya sebagai percobaan.
Melalui kesepakatan terbaru AS dan Israel, warga Amerika Palestina dari Tepi Barat akan dapat terbang masuk dan keluar dari Bandara Internasional Israel Ben Gurion dekat Tel Aviv. Sebelumnya mereka akan terbang ke negara tetangga Yordania, menyeberang ke Tepi Barat melalui jalur darat dan menghadapi pembatasan jika ingin memasuki Israel.
Menurut sumber AS, warga Amerika Palestina juga akan dapat mulai menggunakan formulir daring baru untuk mengajukan permohonan masuk ke Israel di titik persimpangan Tepi Barat sebagai turis AS. Pejabat pemerintahan Biden yang memberi pengarahan kepada wartawan mengatakan, warga Amerika-Palestina yang tinggal di Tepi Barat atau penyeberangan Gaza ke Israel akan menerima izin masuk hingga 90 hari.
"Kami ingin memastikan bahwa mereka sesuai dengan standar dan proses kami," kata pejabat itu tentang Israel.
Menurut pejabat tersebut, warga Israel tidak akan memiliki akses bebas visa ke AS selama periode pemantauan enam minggu. "Kami belum sampai di sana," katanya.
Pejabat itu menolak merinci cara Washington akan memantau implementasi, tetapi sumber lain mengatakan delegasi Departemen Luar Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri akan mengamati operasi selama persidangan. Mereka akan melakukan kunjungan ke Ben Gurion dan penyeberangan antara Tepi Barat dan Israel.
"Untuk masuk ke Program Pelepasan Visa, semua persyaratan wajib Program harus dipenuhi," kata Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dalam pernyataan menyambut langkah-langkah yang diumumkan oleh Israel.
Pejabat AS yang menilai penerapan kesepakatan juga akan fokus pada kondisi warga Amerika Palestina atau orang Arab Amerika lainnya menjadi sasaran penggerebekan selektif oleh personel keamanan Israel. Satu sumber mengatakan, sementara Israel akan melarang siapa pun yang dianggap sebagai ancaman keamanan, kesepakatan itu tidak berencana untuk membatasi masuknya "BDS-ers" Amerika atau orang-orang pro-Palestina.
Arab American Institute Foundation menempatkan jumlah orang Amerika keturunan Palestina antara 122.500 hingga 220 ribu jiwa. Seorang pejabat AS memperkirakan, dari jumlah itu, antara 45 ribu hingga 60 ribu adalah penduduk Tepi Barat.
Seorang pejabat Israel memberikan angka yang lebih rendah. Hanya 70 ribu hingga 90 ribu orang Amerika Palestina di seluruh dunia, sekitar 15 ribu hingga 20 ribu adalah penduduk Tepi Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
