REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Departemen Keuangan Inggris mengumumkan pada Kamis (20/7/2023), jumlah pendanaan publik untuk tugas resmi Raja Charles III dan keluarga kerajaan telah dihitung ulang untuk tahun depan. Mereka tidak akan mendapatkan tambahan dana dari keuntungan melimpah proyek baru Crown Estate.
Pejabat keuangan mengatakan, akan membagi dua proporsi keuntungan Crown Estate yang dibayarkan kepada keluarga bangsawan dari 25 persen dalam beberapa tahun terakhir menjadi 12 persen tahun depan. Charles dan keluarga kerajaan menerima Sovereign Grant tahunan dari Departemen Keuangan yang didasarkan pada proporsi keuntungan dari crown estate.
Crown Estate merupakan lahan dan properti di seluruh Inggris Raya. Crown estate dijalankan secara independen dan memiliki aset senilai sekitar 16 miliar pound, termasuk beberapa properti termahal di London.
Bagian itu juga mengelola garis pantai dan dasar laut di seluruh negeri, dengan enam perjanjian sewa ladang angin lepas pantai baru yang diamankan awal tahun ini. Proyek ini telah menghasilkan rejeki nomplok yang diperkirakan bernilai semiliar pound setahun.
Charles telah meminta keuntungan dari kesepakatan ladang angin tersebut untuk digunakan untuk barang publik yang lebih luas alih-alih mendanai tugas resminya. Pengurangan proporsi keuntungan yang akan diserahkan kepada monarki terjadi setelah peninjauan oleh Royal Trustees, termasuk Perdana Menteri Rishi Sunak, kepala Departemen Keuangan, dan seorang pejabat yang dikenal sebagai Keeper of the Privy Purse.
Jumlah hibah negara untuk tahun ini adalah 86,3 juta pound, tidak berubah dari tahun sebelumnya. Departemen Keuangan mengatakan, bahwa pemotongan suku bunga menjadi 12 persen, berarti anggaran monarki tahun depan akan tetap sama karena tidak akan menerima tambahan 24 juta pound jika tarif tetap di 25 persen.
Setelah itu, anggaran rumah tangga kerajaan akan menjadi 130 juta pound lebih rendah pada 2025 dan 2026 dibandingkan jika tarif tetap tidak berubah. "Uang ini malah akan digunakan untuk mendanai layanan publik yang penting, untuk kepentingan bangsa," kata Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan.
Charles dikenal memperjuangkan energi hijau, tetapi dia juga berbicara tentang krisis biaya hidup yang sedang berlangsung dan tekanan yang dihadapi jutaan rakyatnya. Langkah untuk mengurangi bagian kerajaan dari keuntungan kesepakatan ladang angin akan membantu membelokkan kritik bahwa para bangsawan tidak berhubungan dengan masyarakat Inggris yang lebih luas.
Melalui sistem monarki konstitusional Inggris Raya, raja dan ratu menyerahkan keuntungan dari tanah kerjaan yang bukan milik pribadi raja, tetapi merupakan aset turun-temurun milik penguasa hanya selama masa pemerintahan kepada pemerintah. Departemen Keuangan memberikan sebagian kecil dari keuntungan ini dalam bentuk hibah kedaulatan untuk mendukung tugas-tugas kerajaan.
Charles dan putranya Pangeran William juga menerima pendapatan pribadi. Dana ini diperoleh dari perkebunan kerajaan yang dikenal sebagai Duchies of Lancaster dan Cornwall.
Ikuti Whatsapp Channel Republika