REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Surat kabar Amerika Serikat (AS) Wall Street Journal (WSJ) melaporkan peretas yang berhubungan dengan Cina mengakses akun email duta besar AS untuk Cina. Peretasan ini dianggap bagian dari operasi spionase yang melibatkan ratusan ribu email pemerintah AS.
WSJ mengatakan email Asisten Menteri Luar Negeri untuk Wilayah Asia Timur Daniel Kritenbrik juga diretas dalam operasi spionase yang diungkapkan Microsoft pada bulan ini. Surat kabar itu mengutip sejumlah orang yang mengetahui perihal peretasan.
Departemen Luar Negeri AS menolak menjawab pertanyaan tentang peretasan akun dua diplomat. Departemen mengatakan penyelidikan mengenai operasi spionase itu masih berjalan.
Duta Besar AS untuk Cina Nicholas Burns merujuk pernyataan Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada bulan ini ketika ia mengatakan AS "dengan tegas konsisten pada Cina serta negara-negara lainnya, setiap tindakan pada Pemerintah atau perusahaan AS, warga negara AS, merupakan perhatian besar pemerintah AS dan akan mengambil tindakan yang tepat dalam meresponnya."
Juru bicara Duta Besar Cina di Washington mengatakan Cina konsisten menentang peretasan dan membantah spekulasi "tanpa dasar" mengenai sumber serangan siber.
"Cina dengan tegas menentang dan melawan serangan siber dan pencurian siber dalam segala bentuk. Posisi ini konsisten dan jelas," kata juru bicara Kedutaan Cina di AS Liu Pengyu dalam responnya.
Sebelum WSJ mempublikasikan laporannya dalam sidang mengenai apakah kebijakan AS pada Cina, Kongres AS bertanya pada Kritenbrink apakah ia dapat memastikan ia dan staf menjadi buukan target peretasan Microsoft.
"Saya tidak bisa memberikan komentar pada penyelidikan yang dilakukan FBI, tapi tidak, saya tidak dapat memastikan itu," kata Kritenbrink.
Burns dan Kritenbrink bergabung dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo sebagai korban operasi spionase. Kasus ini mendorong Washington memperingatkan diplomat-diplomatnya.
Pekan lalu Microsoft mengatakan, peretas Cina menyalahgunakan salah satu kunci digitalnya dan menggunakan celah dalam kode untuk mencuri email dari lembaga pemerintah AS dan klien lainnya. Perusahaan itu belum menjawab permintaan komentar mengenai laporkan WSJ.
Peretasan ini membuat praktek keamanan Microsoft diselidiki, pejabat pemerintah dan anggota parlemen meminta perusahaan yang berbasis di Redmond, Washington itu, agar audit digital yang disebut logging tersedia bagi semua konsumennya secara gratis. Dalam pernyataannya Kamis (20/7/2023) Microsoft mengatakan sudah menerima kritikan itu.
Pekan lalu Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Adam Hodge mengatakan pembobolan keamanan cloud Microsoft "berdampak pada sistem yang tidak rahasia." Ia tidak menjelaskannya lebih lanjut.
"Pemerintah segera menghubungi Microsoft untuk menemukan sumber dan kerentanan di layanan cloud mereka," katanya.
Saat itu juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan departemen itu "mendeteksi aktivitas tidak dikenal" dan segera "mengambil tindakan untuk mengamankan sistem kami."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
