REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina telah menyerukan dimulainya kembali ekspor biji-bijian dan pupuk Rusia serta Ukraina. Kesepakatan penting pengiriman biji-bijian Laut Hitam ditangguhkan awal pekan ini usai Rusia menolak memperpanjangnya.
Menurut laporan media pemerintah Cina, selama pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Jumat (22/7/2023) , Wakil Perwakilan Tetap Cina untuk PBB Geng Shuang menggarisbawahi pentingnya kesepakatan biji-bijian Laut Hitam untuk keamanan pangan global. Beijing berharap pihak-pihak berkepentingan bekerja sama dengan badan-badan PBB terkait dan melanjutkan ekspor biji-bijian dan pupuk dari Rusia serta Ukraina dalam waktu dekat.
Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan, banyak orang kecewa dengan keputusan Rusia pada awal pekan lalu. Moskow menarik diri dari kesepakatan biji-bijian yang ditengahi oleh PBB dan Ankara tahun lalu dan memastikan pengiriman aman lebih dari 32 juta ton biji-bijian Kiev.
Griffiths menegaskan, bahwa bagi sebanyak 362 juta orang, penangguhan perjanjian itu merupakan masalah ancaman bagi masa depan dan masa depan anak-anak serta keluarga. "Mereka tidak sedih, mereka marah. Mereka khawatir, mereka khawatir. Beberapa akan kelaparan, beberapa akan kelaparan, banyak yang mungkin mati akibat keputusan ini," katanya dikutip dari Anadolu Agency.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pemulihan kesepakatan. Dia juga meminta negara-negara Barat untuk mempertimbangkan tuntutan Rusia.
Kesepakatan itu ditandatangani di Istanbul pada Juli tahun lalu oleh Rusia, Ukraina, Turki, dan PBB. Perjanjian ini menciptakan koridor aman melalui Laut Hitam untuk ekspor dari tiga pelabuhan Ukraina yang dihentikan sejak perang dimulai pada Februari 2022.
Pengiriman biji-bijian itu pun membantu mengendalikan harga yang melonjak dan meredakan krisis pangan global. Kesepakatan memulihkan aliran gandum, minyak bunga matahari, pupuk, dan produk lainnya dari Ukraina, salah satu pengekspor biji-bijian terbesar di dunia.
Moskow lmenolak untuk memperpanjang perjanjian dengan alasan bagian-bagian yang terkait dengan tuntutannya ini belum dilaksanakan. Rusia mengacu pada penghapusan hambatan ekspor pupuknya, termasuk dimasukkannya Bank Pertanian Rusia milik negara dalam sistem pembayaran internasional SWIFT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika