REPUBLIKA.CO.ID, STOCKHOLM – Menteri Luar Negeri (Menlu) Swedia Tobias Billstrom mengatakan saat ini pemerintahan negaranya sedang mencoba merevisi undang-undang guna mencegah berulangnya aksi penistaan terhadap Alquran. Hal itu disampaikan ketika Billstrom melakukan percakapan via telepon dengan Menlu Aljazair Ahmed Attaf, Selasa (25/7/2023).
Dalam pembicaraannya, Billstrom menjelaskan kepada Attaf tentang konstitusi Swedia yang membatasi kemampuan pemerintah untuk mencegah atau menindak aksi pembakaran Alquran di negaranya. Kendati demikian, Billstrom menekankan, Swedia sangat menyesalkan kejadian tersebut.
“Kami bekerja untuk memastikan bahwa sikap penghinaan terhadap Alquran tidak terulang kembali,” katanya, dikutip Anadolu Agency.
Billstrom juga memberi pengarahan kepada Attaf tentang inisiatif yang diambil oleh Kementerian Kehakiman Swedia untuk mengkaji kemungkinan mengadopsi undang-undang tentang menjaga ketertiban umum guna mengatasi aksi penodaan atau penistaan kitab suci, termasuk Alquran.
Pada Selasa lalu, partai oposisi sayap kiri Swedia, Sosial Demokrat, telah menuntut Pemerintah Swedia menggelar pertemuan parlemen darurat untuk membahas aksi pembakaran Alquran beserta protes luas yang menyertainya. Sosial Demokrat menilai, pemerintah perlu segera menangani situasi krisis yang sedang berlangsung.
"Kami meminta komite kebijakan luar negeri dipanggil ke pertemuan tambahan sesegera mungkin sebagai akibat dari apa yang sekarang terjadi. Kami sepenuhnya berharap pemerintah akan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk melindungi kehidupan warga Swedia dan kepentingan Swedia,” kata Morgan Johansson yang menjabat sebagai juru bicara kebijakan luar negeri Partai Sosial Demokrat, dikutip laman The Local Sweden.
Johansson mengungkapkan penting bagi Pemerintah Swedia untuk menjelaskan kepada pihak lain tentang bagaimana mereka bermaksud menangani gangguan yang sedang berlangsung akibat pembakaran Alquran, baik di dalam negeri maupun internasional. "Kami menemukan diri kita dalam situasi yang sangat serius yang terus memburuk," ucapnya.
Dia menekankan, Pemerintah Swedia memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. “Saya hanya dapat mengatakan bahwa pemerintah sejauh ini sangat diam selama krisis ini dan praktis tidak mengatakan apa-apa. Saya memiliki pemahaman tertentu untuk ini, tetapi pada saat yang sama, Anda memiliki kewajiban untuk menunjukkan sedikit kepemimpinan dan menjawab beberapa pertanyaan publik," kata Johansson.
Mesir memanggil duta besar Swedia....
Ikuti Whatsapp Channel Republika