REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Cina menyayangkan dan menentang langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menerbitkan perintah eksekutif yang akan melarang investor AS berinvestasi baru di bidang semikonduktor, teknologi informasi kuantum, serta sistem kecerdasan buatan tertentu, di Negeri Tirai Bambu. Beijing menilai keputusan Biden telah mempolitisasi praktik bisnis.
“Cina sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang peluncuran pembatasan investasi tunggal AS di Cina,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina dalam pernyataan yang dirilis di situs resminya, Kamis (10/8/2023).
Cina berpendapat, membatasi investasi perusahaan AS di Cina dengan dalih keamanan nasional adalah tindakan yang jelas untuk membagi konsep keamanan dan mempolitisasi keterlibatan bisnis. “Tujuan nyata langkah ini menghilangkan hak Cina dari haknya untuk mengembangkan dan dengan egois mengejar supremasi AS dengan mengorbankan orang lain,” ungkap Kemenlu Cina.
“Ini (perintah eksekutif Biden) adalah paksaan ekonomi yang terang-terangan dan intimidasi teknologi, suatu tindakan yang secara serius melanggar prinsip -prinsip ekonomi pasar dan persaingan yang adil, merongrong tatanan ekonomi dan perdagangan internasional, mengacaukan rantai industri dan pasokan global serta merusak kepentingan Cina dan AS serta komunitas bisnis global,” tambah Kemenlu Cina.
Beijing mengingatkan, Joe Biden pernah berkomitmen untuk tidak menghambat atau menghentikan pembangunan ekonomi Cina. “Kami mendesak AS untuk menindaklanjuti komitmen itu, berhenti mempolitisasi, menginstruksikan dan mempersenjatai masalah teknologi dan perdagangan, segera membatalkan keputusan yang salah, menghapus pembatasan investasi di Cina dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk kerja sama bisnis Cina-AS,” kata Kemenlu Cina.
Cina menyebut akan mengikuti perkembangan terkait isu ini dengan cermat. Pada Rabu (9/8/2023) lalu, Joe Biden menandatangani perintah eksekutif untuk melarang investasi baru AS di bidang teknologi sensitif di Cina. Biden mengutip kekhawatiran bahwa Beijing dapat memanfaatkan teknologi terkait untuk meningkatkan kemampuan militernya.
Perintah eksekutif memberi wewenang kepada Departemen Keuangan AS untuk melarang atau membatasi modal ventura dan perusahaan ekuitas swasta berinvestasi pada entitas Cina di tiga sektor utama, yakni semikonduktor dan mikroelektronika, teknologi informasi kuantum, serta sistem kecerdasan buatan tertentu.
"Pemerintahan Biden berkomitmen menjaga keamanan Amerika dan mempertahankan keamanan nasional Amerika melalui teknologi perlindungan yang tepat yang sangat penting bagi inovasi militer generasi berikutnya," kata Departemen Keuangan (Depkeu) AS dalam sebuah pernyataan, dikutip laman New York Times.
Depkeu AS menekankan bahwa perintah eksekutif adalah tindakan yang ditargetkan secara sempit. Ia melengkapi kontrol ekspor yang sudah ada. Depkeu AS pun menyatakan pemerintah mempertahankan 'komitmen lama untuk membuka investasi'.
Dalam sepucuk surat yang dikirimkan ke Kongres AS, Biden menyatakan darurat nasional untuk menangani ancaman kemajuan oleh negara-negara seperti Cina 'dalam teknologi dan produk sensitif yang penting bagi militer, intelijen, pengintaian, atau kemampuan yang mendukung siber'.
Perintah eksekutif Biden tentang pelarangan dan pembatasan investasi di bidang semikonduktor dan mikroelektronika, teknologi informasi kuantum, serta sistem kecerdasan buatan tertentu di Cina diprediksi kian merenggangkan hubungan Washington-Beijing. Saat ini kedua negara terlibat ketegangan dalam beberapa isu, salah satunya terkait Taiwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika