REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pada Ahad (20/8/2023) dalam kunjungannya ke pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang lumpuh, ia mendesak operator untuk mengutamakan keselamatan menjelang rencana pembuangan air radioaktif olahan yang disimpan di fasilitas itu ke laut.
Mengingat para nelayan tetap khawatir akan dampak tindakan tersebut terhadap bisnis mereka, Kishida juga mengatakan kepada wartawan bahwa ia berencana bertemu dengan ketua Federasi Nasional Asosiasi Koperasi Perikanan pada Senin.
Sementara Kishida menahan diri menentukan waktu pasti dimulainya pembuangan air tersebut saat kunjungan, dia bersiap untuk bertemu dengan menteri Kabinet lainnya pada Selasa untuk membuat keputusan akhir mengenai hal itu, dengan target akhir bulan.
"Masalah ini merupakan tantangan yang tidak dapat ditunda demi melanjutkan penonaktifan (reaktor yang lumpuh) dan kemajuan rekonstruksi Fukushima," katanya.
Keputusan terakhir akan dibuat setelah memastikan keamanan dan tindakan akan diambil untuk mengatasi potensi dampak buruk pada bisnis, kata Kishida.
Tomoaki Kobayakawa, presiden operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power Company Holdings Inc, menjelaskan kepada Kishida perusahaan akan meluncurkan tim proyek untuk mengawasi departemen yang terlibat dalam langkah-langkah mengenai persepsi publik dan masalah kompensasi untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat di manajemen puncak.
Sejumlah besar air terkontaminasi dihasilkan dalam proses pendinginan bahan bakar reaktor yang meleleh di pabrik Fukushima Daiichi sejak hancur akibat gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011.
Air tersebut disimpan di tanki setelah menjalani sistem proses cairan canggih yang menghilangkan sebagian besar radionuklida kecuali tritium, namun wadah penyimpanan mendekati kapasitas maksimum.
Tritium diketahui kurang berbahaya dibandingkan bahan radioaktif lainnya, seperti cesium dan strontium.
Air yang diolah, yang mengandung sejumlah kecil tritium, akan diencerkan hingga 1/40 dari konsentrasi yang diizinkan menurut standar keselamatan Jepang sebelum dilepaskan melalui terowongan bawah air 1 kilometer dari pembangkit listrik.
Selain nelayan setempat, sejumlah negara tetangga tetap menentang rencana tersebut, dan China memperkenalkan uji selimut radiasi pada impor makanan hasil laut Jepang.
Pemerintah Jepang mempertimbangkan kapan akan membuang air itu sejak Badan Energi Atom Internasional mengatakan dalam laporan akhirnya bulan lalu bahwa rencana pembuangan akan mematuhi standar keselamatan global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
