REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang telah menyatakan akan mulai membuang atau melepaskan lebih dari satu juta metrik ton air bekas radioaktif pada Kamis (24/8/2023), yang telah diolah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima. Rencana ini terus menuai protes dan kecaman dari negara tetangga, termasuk dari komunitas nelayan Jepang sendiri.
Rencana yang telah disetujui dua tahun lalu oleh Pemerintah Jepang tersebut, dipandang sangat penting untuk menonaktifkan pembangkit listrik tenaga nuklir, yang hancur akibat tsunami pada Maret 2011. Air yang akan dibuang adalah air yang telah digunakan untuk menjaga reaktor tetap dingin. Air tersebut telah disimpan di lokasi sejak bencana dan operator PLTN Tokyo Electric Power Co (Tepco) kehabisan tempat untuk menyimpannya.
Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan pada Selasa (22/8/2023), ia telah meminta Tepco untuk "dengan cepat mempersiapkan" pembuangan air dan mengharapkan "pelepasan air akan dimulai pada Kamis, 24 Agustus 2023, jika kondisi cuaca memungkinkan".
Jepang mengatakan, pelepasan air tersebut aman, karena telah didukung oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Badan pengawas nuklir PBB memberikan lampu hijau untuk rencana tersebut, setelah melakukan inspeksi pada Juli.
IAEA juga mengatakan rencana pembuangan air tersebut telah memenuhi standar internasional dan bahwa dampaknya terhadap manusia dan lingkungan "dapat diabaikan".
Namun, beberapa negara tetangga, terutama Cina, telah menyatakan skeptisisme atas keamanan rencana tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin menuduh Jepang pada Selasa berencana untuk "secara sewenang-wenang membuang air yang terkontaminasi nuklir".
"Lautan adalah milik bersama seluruh umat manusia, bukan tempat bagi Jepang untuk secara sewenang-wenang membuang air yang terkontaminasi nuklir," kata Wenbin.
Peringatan Wenbin ini, seraya menegaskan Beijing akan mengambil "langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi lingkungan laut, keamanan pangan, dan kesehatan masyarakatnya".
Para aktivis Korea Selatan juga memprotes rencana tersebut, meskipun Seoul telah menyimpulkan dari studinya sendiri bahwa pembuangan air tersebut memenuhi standar internasional, dan mengatakan bahwa mereka menghormati penilaian IAEA.
Pada Selasa (22/8/2023), Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa tidak ada masalah ilmiah atau teknis dengan rencana tersebut, meskipun itu tidak berarti bahwa mereka mendukung upaya Jepang membuang air itu ke laut.
Air bekas pendingin pembangkit nuklir tersebut--yang setara dengan lebih dari 500 kolam renang ukuran Olimpiade--jumlah itu juga termasuk air tanah dan hujan yang telah merembes ke dalam kontainer. Air tersebut telah diencerkan dan disaring untuk menghilangkan zat radioaktifnya.
Meskipun diakui, masih ada beberapa jejak tritiumnya, yakni sebuah isotop hidrogen yang sulit dipisahkan dari air, menurut Tepco, yang mengatakan bahwa air tersebut akan diencerkan hingga di bawah tingkat tritium yang disetujui secara internasional sebelum dibuang ke Pasifik.
Air tersebut akan dilepaskan ke laut, di lepas pantai timur laut Jepang, dengan kecepatan maksimum 500 ribu liter (sekitar 110 ribu galon) per hari. Kelompok pemerhati lingkungan Greenpeace mengatakan bahwa proses penyaringan tersebut cacat. Dan sejumlah besar bahan radioaktif justru akan tersebar dan bertahan di laut dalam beberapa dekade mendatang.
Namun Tony Hooker, seorang ahli nuklir dari Universitas Adelaide di Australia, menepis argumen tersebut sebagai upaya "menakut-nakuti".
"Menurutnya tritium telah dilepaskan (oleh pembangkit listrik tenaga nuklir) selama beberapa dekade tanpa ada bukti dampak lingkungan atau kesehatan yang merugikan," kata Hooker kepada kantor berita AFP.
Larangan makanan laut
Ikuti Whatsapp Channel Republika
