REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Asosiasi perikanan nasional di Jepang berkukuh menolak pembuangan air radioaktif ke laut di tengah kekhawatiran dalam dan luar negeri mengenai dampak lingkungan.

Air radioaktif adalah air yang telah diolah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima. Federasi Nasional Asosiasi Koperasi Perikanan dalam pernyataan bersama dengan asosiasi lokal di Prefektur Miyagi mengatakan pelepasan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran para nelayan.

“Penolakan kami terhadap pembuangan limbah tidak berubah sedikit pun. Meskipun keputusan pemerintah diambil dari sudut pandang nasional dan menanggung pertanggungjawaban sepenuhnya, para nelayan di seluruh negeri yang menyaksikan momen ini menjadi lebih khawatir,” katanya.

Asosiasi tersebut mengatakan mereka hanya ingin mempertahankan bisnis perikanannya dengan aman dan meminta pemerintah untuk segera memperbaiki kerusakan reputasi.

“Kami ingin pemerintah memenuhi janji perdana menteri dan mendukung para nelayan,” tambah mereka.

Menanggapi kekhawatiran komunitas nelayan, Pemerintah Jepang yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fumio Kishida telah membentuk dua dana terpisah senilai 30 miliar yen (Rp 3,14 triliun) dan 50 miliar yen (Rp 5,24 triliun) untuk merespons rumor-rumor yang membahayakan serta mendukung nelayan lokal dalam mempertahankan bisnis mereka.

PLTN Fukushima mengalami kerusakan berat akibat gempa dan tsunami pada Maret 2011. Sekitar 18 ribu orang tewas dalam bencana tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika