REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL – Perdebatan tengah berlangsung di Korea Selatan (Korsel) terkait keputusan Jepang membuang air limbah radioaktif Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima ke laut. Pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol sejauh ini tak melayangkan penentangan, tapi kubu oposisi mengkritik keras pembuangan air limbah radioaktif oleh Jepang.
Deputi I Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah Korsel Park Ku-yeon mengatakan, saat ini Korsel masih terus mengamati proses pembuangan air limbah radioaktif PLTN Fukushima. “Sejauh ini, pelepasan berjalan dengan stabil sesuai rencana semula dan dapat dipahami bahwa tidak ada situasi yang tidak normal,” ujarnya dalam pengarahan pers, Jumat (25/8/2023), dikutip laman kantor berita Korsel, Yonhap.
Dia menekankan, Pemerintah Korsel secara menyeluruh memantau dan menganalisis proses pembuangan limbah PLTN Fukushima melalui "hotline ganda" antara otoritas regulasi dan diplomatik kedua negara. Sebelumnya Korsel dan Jepang memang telah sepakat untuk segera berbagi informasi jika terjadi situasi tidak normal di fasilitas pembuangan.
“Pemerintah akan mengambil langkah terbaik untuk terus melakukan pemantauan sehingga tidak ada dampak terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat,” kata Park.
Sementara itu partai oposisi Korsel, Partai Demokrat, menentang keras keputusan Jepang mengalirkan air limbah radioaktif PLTN Fukushima ke laut. “Jepang pada akhirnya memilih jalur penjahat lingkungan hidup,” ujar Ketua Partai Demokrat Korsel Lee Jae-myung dalam pertemuan internal partainya.
Menurut Lee, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan tercatat dalam sejarah sebagai penjahat dan teroris lingkungan. Dia pun mengkritik pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol karena tak berbuat apa pun untuk menghentikan keputusan Jepang membuang air limbah PLTN Fukushima ke laut. Lee menuduh Yoon telah menjadi kaki tangan Jepang. “Saya tidak percaya fakta bahwa tidak mengatakan sepatah kata pun mengenai masalah pembuangan air (limbah PLTN Fukushima) ini,” ujar Lee.
Dia mendesak pemerintahan Yoon untuk segera mengakhiri kebisuan dan bertindak. Lee mengusulkan agar Yoon menuntut kompensasi dari Jepang atas pembuangan air limbah PLTN Fukushima ke laut.
Partai Demokrat Korsel berencana menggelar aksi demonstrasi untuk menentang dan memprotes keputusan pembuangan air limbah radioaktif PLTN Fukushima akhir pekan ini. Jepang telah memulai proses pembuangan air limbah radioaktif PLTN Fukushima ke Samudra Pasifik pada Kamis (24/8/2023) lalu. Meski telah diizinkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), keputusan pembuangan itu telah memantik penentangan, terutama dari Cina.
Dalam video langsung dari ruang kendali di PLTN Fukushima pada Kamis lalu, Tokyo Electric Power Company (TEPCO) menunjukkan seorang anggota staf mengaktifkan pompa pembuangan ke laut. “Pompa Air Laut A diaktifkan,” kata operator utama.
TEPCO kemudian mengonfirmasi bahwa pompa air laut telah diaktifkan pada pukul 13.03 waktu setempat. TEPCO mengatakan pompa pelepasan air limbah radioaktif tambahan diaktifkan 20 menit setelah pompa pertama beroperasi. Mereka mengungkapkan bahwa sejauh ini semua proses berjalan lancar.
Pompa yang telah diaktifkan mengirimkan kumpulan pertama air yang telah diencerkan dan diolah dari kolam pencampuran ke kolam sekunder 10 menit kemudian. Aliran air bergerak melalui terowongan bawah laut yang terhubung dan keluar sejauh satu kilometer dari pantai. Para pejabat mengatakan air bergerak dengan kecepatan berjalan kaki dan akan memakan waktu sekitar 30 menit untuk keluar dari terowongan.
Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi mengatakan, tim dari lembaganya diterjunkan langsung ke lapangan untuk memantau proses pembuangan. “Para ahli IAEA berada di lapangan untuk menjadi mata komunitas internasional dan memastikan bahwa pelepasan dilakukan sesuai rencana sesuai dengan standar keselamatan IAEA,” katanya.
IAEA mengungkapkan, mereka akan meluncurkan halaman web untuk menyediakan data langsung mengenai pembuangan air limbah radioaktif PLTN Fukushima. IAEA menegaskan, tim pakarnya akan hadir di lokasi selama proses pembuangan berlangsung.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pembuangan air limbah radioaktif PLTN Fukushima sangat diperlukan dan tidak dapat ditunda. Dia mencatat bahwa percobaan penghilangan sejumlah kecil puing-puing yang meleleh dari reaktor No.2 direncanakan akan dilakukan akhir tahun ini dengan menggunakan lengan robot raksasa yang dikendalikan dari jarak jauh.
Sebanyak tiga reaktor di PLTN Fukushima hancur saat Jepang dilanda gempa dan tsunami pada 2011. Pelepasan sejumlah besar radiasi tak terhindarkan akibat kejadian tersebut. Dibutuhkan lebih dari 1 juta ton air untuk mendinginkan reaktor-reaktor yang meleleh. Air yang telah digunakan dalam proses pendinginan memiliki kandungan radioaktif yang kuat. Kini sekitar 1,37 juta ton air telah terkumpul di tangka-tangki PLTN Fukushima. Pembuangan air adalah langkah tak terhindarkan dalam proses penonaktifan pembangkit nuklir tersebut.
Pada Mei 2022, Badan Pengawas Nuklir Jepang (BPNJ) menyetujui rencana operator PLTN Fukushima untuk melepaskan air limbah radioaktif ke laut pada 2023. BPNJ menyebut, air limbah telah diolah dengan metode yang aman dan berisiko minimal bagi lingkungan.
Pemerintah Jepang dan TEPCO sempat menyampaikan bahwa lebih dari 60 isotop, kecuali tritium, yang kadarnya harus ditanggulangi, telah diturunkan sehingga memenuhi standar keamanan. Menurut mereka, tritium juga tergolong aman jika tercampur air laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
