REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Papua Nugini akan membuka kedutaan besar di Yerusalem pada pekan depan. Menurut juru bicara kepresidenan pada Senin (28/8/2023), peresmian ini akan dilakukan selama kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape.

“Ya, itu benar,” kata juru bicara kantor kepresidenan Marape ketika ditanya apakah negaranya akan membuka kedutaan besar dan Marape akan mengunjungi Israel pada pekan depan.

Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan pada Februari, bahwa Papua Nugini akan membuka kedutaan pertamanya di negara itu pada 2023. Media Israel termasuk Channel 14 dan Times of Israel melaporkan peresmian kedutaan akan dilakukan pada 5 September.

Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan kepada Times of Israel, Netanyahu akan bertemu dengan Marape pada hari upacara tersebut. Papua Nugini saat ini tidak memiliki kedutaan besar di Israel, tetapi memiliki konsulat di dekat Tel Aviv.

Hubungan Israel dengan negara kepulauan tersebut ditangani oleh kedutaan besarnya di Australia. Kedua negara menjalin hubungan pada 1978.

Sebagian besar negara yang memiliki kehadiran diplomatik resmi di Israel mempunyai kedutaan besar di Tel Aviv. Hanya Amerika Serikat, Kosovo, Guatemala, dan Honduras yang saat ini bermarkas di Yerusalem.

Israel mencaplok bagian timur Yerusalem setelah merebutnya dalam perang Timur Tengah pada 1967. Israel menganggap kota itu sebagai ibu kotanya yang abadi dan tak terpisahkan, tetapi secara hukum internasional, perebutan kota tersebut tidak diakui dan melanggar aturan. Warga Palestina ingin memiliki ibu kota negara Palestina di sana.

Papua Nugini adalah salah satu negara Pasifik yang secara teratur memberikan suara bersama Israel di PBB. Pada Desember tahun lalu, Papua Nugini adalah salah satu dari 25 negara yang bergabung dengan Israel dalam menentang resolusi Majelis Umum PBB yang meminta Mahkamah Internasional untuk mempertimbangkan konflik Israel-Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika