REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang pada Selasa (29/8/2023) mengancam akan melaporkan Cina ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan impor makanan laut. Cina melarang impor produk makanan laut dari Jepang setelah pelepasan air radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang hancur akibat bencana tsunami.
Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan, Jepang akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap larangan produk akuatik Cina berdasarkan berbagai cara. Salah satunya melalui kerangka WTO.
"Mengajukan pengaduan ke WTO mungkin menjadi pilihan jika protes ke Cina melalui jalur diplomatik tidak efektif," kata Menteri Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi secara terpisah.
Komentar tersebut muncul ketika bisnis dan fasilitas umum di Jepang terus menerima panggilan yang melontarkan penghinaan dari nomor telepon dengan kode negara Cina (+86). Banyak penelepon yang melaporkan keluhan tentang pelepasan air di Fukushima.
Badan Kepolisian Nasional Jepang telah menerima 225 laporan panggilan penghinaan hingga saat ini. Pemerintah Jepang berupaya mencari bantuan dari perusahaan telekomunikasi untuk memblokir panggilan tersebut.
"Semakin banyak pengguna telepon rumah yang meminta untuk memblokir nomor asing," kata pernyataan juru bicara NTT Communications, unit Nippon Telegraph and Telephone.
NTT Communicationa dan perusahaan telepon lainnya termasuk KDDI dan SoftBank Corp sedang mendiskusikan langkah-langkah menyusul permintaan pemerintah. NTT East, yang melayani bagian timur negara itu termasuk Fukushima, mengatakan, pihaknya telah mendirikan pusat layanan pelanggan pada khusus untuk panggilan penghinaan dari luar negeri, sebagai tanggapan atas permohonan pemerintah.
“Sangat disesalkan dan memprihatinkan mengenai banyaknya panggilan penghinaan yang kemungkinan besar datang dari Cina,” kata Menteri Perdagangan, Yasutoshi Nishimura dalam konferensi pers.
Nishimura mengatakan, menurut masyarakat Fukushima, beberapa rumah sakit juga menerima panggilan telepon yang melontarkan serangan verbal. “Kehidupan manusia dipertaruhkan sekarang. Tolong segera hentikan panggilan telepon tersebut,” kata Nishimura.
Nishimura mengatakan, pemerintah sedang mengumpulkan informasi mengenai laporan gerakan boikot produk Jepang di Cina. Pemerintah akan bekerja sama dengan para pemimpin bisnis untuk mengatasi situasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
