REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Ratusan ribu orang diperdagangkan oleh geng kriminal. Mereka dipaksa bekerja di pusat penipuan dan operasi daring ilegal lainnya yang bermunculan di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (29/8/2023), mengutip sumber yang dapat dipercaya yang memperkirakan, bahwa setidaknya 120 ribu orang di seluruh Myanmar dan sekitar 100 ribu di Kamboja mungkin terjebak dalam operasi penipuan. Perusahaan milik kriminal lainnya berada di Laos, Filipina, dan Thailand mulai dari penipuan kripto hingga perjudian daring.
“Orang-orang yang dipaksa bekerja dalam operasi penipuan ini mengalami perlakuan tidak manusiawi dan dipaksa melakukan kejahatan. Mereka adalah korban. Mereka bukan penjahat,” kata Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Turk.
Juru bicara kepolisian Kamboja Chhay Kim Khoeun mengatakan, belum melihat laporan PBB tetapi menanyakan jumlah yang dilaporkan. "Saya tidak tahu bagaimana menyikapinya, dari mana mereka mendapatkan angka (100 ribu) itu? Apakah mereka sudah menyelidikinya? Dari mana mereka mendapatkan datanya? Orang asing hanya sekedar ngomong," ujarnya.
Sedangkan pemerintah Myanmar yang dikelola militer tidak menanggapi permintaan komentar atas laporan terbaru PBB itu. Padahal laporan Kantor HAM PBB terbaru ini adalah salah satu fenomena paling rinci yang muncul sejak pandemi Covid-19.
Perjudian daring muncul akibat dipicu oleh penutupan kasino saat pandemi. Kondisi ini mendorong perpindahan operasi ke wilayah yang kurang diatur di Asia Tenggara. Pusat penipuan yang berkembang pesat menghasilkan pendapatan miliaran dolar AS setiap tahunnya.
“Dihadapkan pada realitas operasional yang baru, para pelaku kejahatan semakin banyak yang menargetkan para migran yang berada dalam situasi rentan… untuk direkrut ke dalam operasi kriminal, dengan dalih menawarkan mereka pekerjaan nyata,” kata laporan badan PBB itu.
Sebagian besar korban perdagangan orang berasal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya serta Cina, Taiwan, dan Hong Kong. Namun beberapa direkrut dari negara-negara jauh seperti Afrika dan Amerika Latin.
Kantor HAM PBB meminta pemerintah wilayah untuk memperkuat supremasi hukum. Pemerintah diminta memberantas korupsi untuk memutus siklus impunitas yang memungkinkan berkembangnya perusahaan kriminal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika