REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan, ia akan menyusun langkah-langkah untuk membantu industri perikanan yang terpukul oleh larangan Cina terhadap makanan laut Jepang. Hal ini ia sampaikan seusai mengunjungi pasar ikan terbesar di Tokyo.
Surat kabar Jepang, Nikkei, melaporkan pemerintah Jepang akan mengambil dana tambahan sekitar puluhan miliar yen dari cadangan anggaran pemerintah untuk tahun fiskal saat ini untuk mendanai langkah-langkah tersebut.
"Saya akan menyusun langkah-langkah mengingat berbagai pendapat yang saya dengar dari industri perikanan hari ini," kata Kishida kepada wartawan setelah mengunjungi pasar ikan Toyosu pada hari Kamis, (31/8/2023).
Ia menambahkan, permintaan tersebut termasuk dukungan untuk membantu perusahaan-perusahaan perikanan mengembangkan jalur penjualan baru dan mengadakan diskusi dengan Cina.
Jepang mulai melepaskan air radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima yang rusak ke Samudra Pasifik pada Kamis (24/8/2023) pekan lalu. Langkah ini mendorong Cina yang merupakan mitra dagang terbesar Jepang memberlakukan larangan total terhadap produk perikanan Jepang.
Tokyo menyiapkan dua dana senilai 80 miliar yen untuk membantu perusahaan perikanan mengembangkan saluran penjualan baru dan menjaga kelebihan ikan tetap beku hingga dapat dijual ketika permintaan pulih. Sebelumnya pejabat pemerintah Jepang menyangkal kemungkinan adanya langkah-langkah fiskal tambahan untuk industri ini.
Pada tahun 2022 lebih dari 700 perusahaan Jepang mengekspor produk perikanan senilai sekitar 600 juta dolar AS ke Cina. Negara itu merupakan pasar ekspor produk perikanan terbesar Jepang, setelah Hong Kong. Beijing mengumumkan larangan impor makanan laut dari 10 wilayah Jepang setelah air PLTN Fukushima dilepaskan ke laut.
Menteri Perikanan Tetsuro Nomura mengatakan pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mendiversifikasi ekspor ikan Jepang untuk produk-produk yang bergantung pada Cina seperti kerang. Cina mengambil lebih dari setengah ekspor kerang Jepang pada tahun 2022.
Beberapa pejabat Jepang juga telah mengisyaratkan tindakan diplomatik untuk mendesak Cina mencabut larangan tersebut, yang menurut Tokyo tidak didasarkan pada bukti ilmiah, termasuk mengajukan pengaduan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
