Jumat 01 Sep 2023 05:25 WIB

Mantan PM Thaksin Minta Pengampunan Raja Thailand

Jika tak disetujui, Thaksin harus menunggu dua tahun untuk ajukan pengampunan ulang.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nidia Zuraya
Mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra.
Foto: AP Photo/Sakchai Lalit, File
Mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra.

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Mantan perdana menteri Thailand, Thaksin Shinawatra telah mengajukan permintaan pengampunan kepada kerajaan. Seorang perwakilan Thaksin menolak berkomentar lebih lanjut tentang permintaan pengampunannya.

Permintaan pengampunan kerajaan harus diajukan melalui Departemen Pemasyarakatan kepada menteri kehakiman. Menteri Kehakiman, Wissanu Krea-ngam mengatakan, surat permintaah pengampunan itu akan disampaikan kepada Perdana Menteri Prayuth Cha-ocha.

Baca Juga

“Permintaan tersebut kemudian akan disampaikan kepada Perdana Menteri (petahana) Prayuth Cha-ocha untuk ditandatangani sebelum menyerahkannya kepada raja,” kata Wissanu kepada Reuters.

Jika pengampunan kerajaan tidak diberikan, Thaksin harus menunggu dua tahun untuk mengajukan permintaan pengampunan lagi. Thaksin pulang ke Thailand setelah 15 tahun berada di pengasingan.

Thaksin tiba dengan jet pribadi dan menyapa pendukungnya sebelum dipindahkan ke penjara untuk menjalani hukuman delapan tahun, karena penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan sejak dia berkuasa.  Beberapa jam kemudian, Srettha Thavisin dari partai Pheu Thai yang didukung Thaksin memenangkan pemungutan suara di parlemen untuk menjadi perdana menteri dengan dukungan anggota parlemen yang pro-militer. Pada malam pertamanya di penjara, Thaksin dipindahkan ke rumah sakit polisi karena nyeri dada dan tekanan darah tinggi.

Thaksin yang merupakan mantan taipan telekomunikasi masih mempunyai pengaruh dalam politik Thailand. Partai-partai yang setia kepadanya memenangkan setiap pemilu dalam dua dekade terakhir hingga tahun ini.

Peristiwa bulan ini telah memicu spekulasi bahwa Thaksin telah mencapai kesepakatan dengan saingan beratnya dari kubu konservatif dan militer royalis, yang menggulingkan partainya melalui kudeta pada 2006 dan 2014. Pada saat itu, partai pro-militer menuduh Thaksin dan partainya melakukan korupsi dan ketidaksetiaan kepada kerajaan.  Thaksin membantah tuduhan tersebut dan menolak pembicaraan mengenai kesepakatan dengan para jenderal.

sumber : Reuters
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement