REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina telah membuat geram banyak negara di kawasan Asia-Pasifik dengan dikeluarkannya peta resmi baru yang mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan. Namun, klaim baru ini tidak hanya area itu saja, Cina pun memasukan sebagian wilayah India dan Rusia yang diperebutkan.
Atas pembaruan tersebut, keberatan resmi dari banyak negara pun terus berlanjut. Mengapa peta Cina itu sangat meresahkan banyak pihak?
Apa yang diklaim Cina?
Kementerian Sumber Daya Alam Cina merilis peta nasional “standar” yang baru pada Senin (28/8/2023). Pembaruan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menghilangkan “peta masalah.”
Dalam peta tersebut, Cina dengan jelas menunjukkan sembilan garis putus-putus, mendemarkasi klaim perbatasan lautnya dan mengklaim hampir keseluruhan Laut Cina Selatan. Perulangan terkini pada peta tahunan, mencakup garis 10 ke arah timur Taiwan.
Pada ujung timur laut Cina di perbatasan dengan Rusia, terlihat Pulau Bolshoy Ussuriysky, sebuah pulau di pertemuan sungai Amur dan Ussuri, sebagai wilayah Cina. Padahal negara-negara tersebut menandatangani perjanjian hampir 20 tahun yang lalu untuk membagi pulau tersebut.
Sedangkan sepanjang perbatasan selatan dengan India, terlihat Arunachal Pradesh dan Dataran Tinggi Doklam pun diklaim. Area itu dimasukan bersama dengan Aksai Chin di bagian barat yang dikuasai Cina tetapi masih diklaim oleh India.
Bagaimana reaksi negara-negara lain?
Klaim Cina yang sudah berlangsung lama di Laut Cina Selatan telah menyebabkan ketegangan dengan Indonesia, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Semua negara itu memiliki klaim yang saling bertabrakan.
Sedangkan Cina dan India berperang memperebutkan perbatasan pada 1962. Sengketa perbatasan tersebut telah menyebabkan perselisihan selama tiga tahun antara puluhan ribu tentara India dan Cina di wilayah Ladakh. Bentrokan tiga tahun lalu di wilayah tersebut menewaskan 20 tentara India dan empat tentara Cina.
Setelah peta terbaru Cina tersebut dirilis, India membalas terlebih dahulu dengan mengatakan bahwa klaim itu tidak memiliki dasar. New Delhi pun mengajukan keluhan resmi melalui saluran diplomatik sehari setelah perilisan peta tersebut.
"Langkah-langkah pihak Cina seperti itu hanya mempersulit penyelesaian masalah perbatasan," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi.
Malaysia kemudian menolak klaim sepihak Cina dan menyebut peta tersebut tidak mengikat bagi negaranya. Vietnam, Taiwan, Indonesia, dan Filipina juga mengikuti langkah serupa.
Vietnam mengatakan, klaim tersebut melanggar kedaulatannya atas kepulauan Paracel dan Spratly serta yurisdiksi atas perairannya. Peta Cina itu pun harus dianggap batal karena melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Garis putus-putus yang menuai penolakan...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
