Selasa 19 Sep 2023 12:57 WIB

Erdogan Tepis Anggapan Putin dan Rusia tak Bisa Dipercaya

Erdogan mengatakan sama seperti Barat, Rusia juga dapat dipercaya

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Esthi Maharani
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menepis anggapan Presiden Rusia, Vladimir Putin tidak dapat dipercaya
Foto: EPA-EFE/MIKHAEL KLIMENTYEV
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menepis anggapan Presiden Rusia, Vladimir Putin tidak dapat dipercaya

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, dia tak dapat memprediksi kapan konflik antara Rusia dan Ukraina akan berakhir. Dia diketahui berperan dalam menjembatani kedua negara untuk menyepakati kesepakatan koridor gandum Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative (BSGI). Erdogan pun turut menepis anggapan Rusia dan Vladimir Putin tak bisa dipercaya. 

“Tidak mungkin bagi saya untuk memberi Anda kalender kapan perang ini akan berakhir atau berapa lama akan berlangsung. Hanya pemimpin kedua belah pihak yang bisa memberi tahu Anda,” kata Erdogan dalam wawancara eksklusif dengan Public Broadcasting Service (PBS), sebuah lembaga penyiaran publik asal Amerika Serikat (AS), dikutip Anadolu Agency, Selasa (19/9/2023).

Baca Juga

Menurut Erdogan, perang di Ukraina masih akan berlangsung dalam waktu yang lama. “Agar perang ini bisa berakhir secepat mungkin, kami sangat berharap. Dan (Presiden Rusia Vladimir) Putin sebenarnya berada di pihak yang ingin mengakhiri perang ini secepat mungkin,” ucapnya.

Dia menambahkan, sama seperti Barat, Rusia juga dapat dipercaya. "Saya tidak punya alasan untuk tidak mempercayai mereka. Sejauh Barat bisa diandalkan, maka Rusia juga bisa diandalkan. Selama 50 tahun terakhir, kami telah menunggu di depan pintu Uni Eropa. Dan pada saat ini, saya percaya pada Rusia sama seperti saya mempercayai Barat,” kata Erdogan menyinggung tentang keinginan Ankara bergabung dengan perhimpunan Benua Biru.

Erdogan pun menepis anggapan Putin adalah figur yang tak bisa dipercaya terkait perannya dalam perang dan BSGI. "Saya tidak setuju. Setengah dari pasokan gas alam saya berasal dari Rusia, yang berarti kami memiliki solidaritas. Kami mengambil langkah maju bersama dan kami juga bekerja sama di bidang industri pertahanan. Kami dapat melakukan hal ini dengan Rusia,” ujarnya.

Rusia diketahui telah menolak memperpanjang masa aktif BSGI yang berakhir pada 18 Juli 2023 lalu. Alasan utama Moskow menolak memperpanjang BSGI adalah karena ia merasa ketentuan terkait kepentingan Rusia dalam kesepakatan itu tidak dilaksanakan. Tuntutan terkait penyambungan kembali Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank) ke sistem pembayaran SWIFT, misalnya, belum direalisasikan. Sanksi Barat yang menyebabkan komoditas pertanian dan pupuk Rusia tak bisa memasuki pasar global juga tak kunjung dicabut.

Alasan lain mengapa Rusia enggan memperpanjang BSGI adalah karena ia merasa kesepakatan tersebut sudah melenceng dari tujuan awal, yakni untuk memperlancar pengiriman komoditas pangan ke negara-negara membutuhkan. Namun Moskow menilai Ukraina secara terang-terangan “mengkomersialkan” BSGI dan mengirim produk pertaniannya ke negara-negara maju, terutama Eropa.

Masa aktif BSGI telah diperpanjang tiga kali, yakni pada November 2022, serta Maret dan Mei 2023. Pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam diblokade setelah Rusia melancarkan agresi ke negara tersebut pada Februari 2022 lalu. Pada Juli 2022, Rusia dan Ukraina dengan bantuan mediasi Turki serta PBB menyepakati BSGI. Kesepakatan tersebut diteken di tengah kekhawatiran terjadinya krisis pangan global akibat konflik Rusia-Ukraina. BSGI dipandang sebagai kesepakatan paling signifikan yang dicapai sejak Moskow dan Kiev berkonflik.

Lewat BSGI, Moskow memberikan akses bagi Ukraina untuk mengekspor komoditas pertaniannya lewat tiga pelabuhannya di Laut Hitam. Sebagai gantinya, Moskow meminta operasi ekspor pertaniannya, termasuk pupuk, dibebaskan dari sanksi Barat. Sejak BSGI disepakati, lebih dari 32 juta ton biji-bijian diekspor dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina.

Rusia telah beberapa kali menyampaikan bahwa bagian dalam BSGI terkait pembebasan ekspor komoditas pertaniannya dari sanksi belum terealisasi. Hal itu menjadi salah satu faktor Moskow ingin keluar dari BSGI

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement