REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Amerika Serikat (AS) bersiap menerima Israel sebagai klub eksklusif. AS akan mulai mengizinkan warga negara Israel melakukan perjalanan tanpa visa AS.
Para pejabat AS mengatakan, pengumuman masuknya Israel ke dalam Program Bebas Visa direncanakan akan dilakukan pada akhir pekan ini. Keputusan ini diterapkan tepat sebelum akhir tahun anggaran federal pada Sabtu (30/9/2023). Tanggal tersebut merupakan batas waktu penerimaan Israel tanpa harus memenuhi syarat ulang untuk memenuhi syarat pada tahun depan.
Departemen Keamanan Dalam Negeri mengelola program tersebut saat ini hanya mengizinkan warga negara dari 40 negara Eropa dan Asia untuk melakukan perjalanan ke AS selama tiga bulan tanpa visa. Namun daftar ini akan berubah usai Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas membuat pengumuman tersebut pada Kamis (28/9/2023).
Menurut lima pejabat yang mengetahui masalah tersebut dan berbicara dengan syarat anonim karena keputusan tersebut belum diumumkan secara publik, Mayorkas menerima rekomendasi dari Menteri Luar Negeri Antony Blinken agar Israel diterima.
Rekomendasi Blinken diperkirakan akan disampaikan selambat-lambatnya pada Selasa (26/9/2023). Sedangkan pengumuman akhir akan dilakukan hanya delapan hari setelah Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York di sela-sela Majelis Umum PBB.
Para pemimpin tidak mengangkat masalah ini dalam pernyataan singkat pada pertemuan itu. Namun masalah ini telah menjadi subyek negosiasi dan perdebatan yang intens selama berbulan-bulan, seiring dengan upaya pemerintahan Biden untuk mencapai kesepakatan guna menormalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.
Baik Departemen Luar Negeri maupun Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan, tidak memiliki informasi untuk diumumkan secara publik saat ini. Kedua lembaga tersebut pun akan membuat keputusan akhir dalam beberapa hari mendatang. Menurut Departemen Luar Negeri, AS bekerja sama dengan Israel untuk memenuhi seluruh persyaratan penegakan hukum, keamanan nasional, dan imigrasi dari program tersebut.
Pengakuan Israel telah menjadi prioritas bagi para pemimpin negara itu berturut-turut dan akan menjadi pencapaian besar bagi Benjamin Netanyahu. terlebih lagi, pemerintah Israel kini sering berselisih dengan AS mengenai Iran, konflik Palestina, dan yang terbaru usulan perubahan sistem peradilan Israel.
Pemerintahan sayap kanan Netanyahu telah berulang kali menuai kecaman AS atas perlakuannya terhadap warga Palestina. Masalah-masalah yang disoroti seperti pembangunan permukiman di Tepi Barat yang agresif, penolakannya terhadap negara Palestina, dan komentar anti-Palestina yang menghasut dari para menteri senior Kabinet.
Tapi langkah AS dalam pembebasan visi akan memberikan dorongan positif bagi Netanyahu. Dia telah menghadapi protes massal selama berbulan-bulan terhadap rencana peradilannya dan kemungkinan besar akan mendapat kecaman dari Palestina. Palestina menilai, AS tidak seharusnya memberikan penghargaan kepada pemerintah Israel pada saat upaya perdamaian terhenti.
Israel memenuhi dua dari tiga kriteria paling penting selama dua tahun terakhir untuk bergabung dengan program AS. Persentase penolakan permohonan visa yang rendah dan tingkat masa tinggal visa yang rendah.
Negara ini telah berjuang untuk memenuhi persyaratan ketiga, yang merupakan persyaratan timbal balik. Semua warga negara AS, termasuk warga Amerika keturunan Palestina, harus diperlakukan sama ketika bepergian ke atau melalui Israel.
Dengan alasan keamanan nasional, Israel telah lama menerapkan persyaratan masuk dan proses penyaringan yang terpisah bagi warga Amerika keturunan Palestina. Banyak yang mengeluh bahwa prosedurnya memberatkan dan diskriminatif.
Warga Amerika yang memiliki dokumen kependudukan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagian besar dilarang menggunakan bandara internasional Israel. Sebaliknya, seperti warga Palestina lainnya, mereka terpaksa melakukan perjalanan melalui Yordania atau Mesir untuk mencapai tujuan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah melakukan penyesuaian persyaratan masuk bagi warga Amerika keturunan Palestina. Israel telah mengizinkan mereka terbang masuk dan keluar dari Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dan langsung menuju Tepi Barat dan wilayah Israel. Israel juga telah berjanji untuk memudahkan pergerakan warga Amerika Palestina yang masuk dan keluar dari Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.