REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim sistem pemilu di negaranya merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Hal itu karena prosedur pemilu di sana jelas dan transparan serta menerapkan kepatuhan ketat terhadap undang-undang.
Pernyataan Putin soal sistem pemilu Rusia termasuk di antara yang terbaik di dunia disampaikan saat peringatan 30 tahun berdirinya Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia (CEC), Ahad (24/9/2023).
“Intinya, kita merayakan ulang tahun ke-30 seluruh sistem pemilu Rusia tahun ini. Ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, karena didasarkan pada prosedur pemilu yang jelas dan transparan bagi warga negara, kepatuhan ketat terhadap standar undang-undang pemilu, perlindungan kepentingan nasional, kedaulatan Rusia, dan kebebasan berekspresi atas kemauan warga negaranya,” ucap Putin, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
Dalam pidatonya, Putin turut menyoroti upaya CEC meningkatkan kesadaran warga Rusia terkait pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu. Dia menekankan bahwa rakyatlah yang menjadi sumber kekuatan di Rusia dan menentukan jalur pembangunan nasionalnya.
“Saya ingin menekankan bahwa CEC layak mendapat pujian besar karena menegaskan hak konstitusional warga negara kita yang paling penting: untuk memilih dan dipilih,” ujarnya.
“Anda juga bekerja sama dengan partai politik Rusia, perwakilan masyarakat sipil, dan kolega Anda di luar negeri, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap dialog dan stabilitas sosial-politik,” tambah Putin.
Putin juga menyampaikan terima kasih kepada segenap anggota CEC atas kontribusi mereka dalam penyelenggaraan pemilu di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Keempat wilayah tersebut diambil alih oleh Rusia setelah melancarkan serangan ke Ukraina pada Februari 2022.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih secara terpisah atas bantuan dan dukungan besar Anda (CEC) dalam pembentukan komisi pemilihan di republik rakyat Donetsk dan Luhansk, wilayah Zaporizhzhia dan Kherson, karena bertindak dengan berani dan tegas, terlepas dari semua tantangan dan banyak ancaman,” ucap Putin.
Pada 8 September 2023 lalu, Rusia menggelar pemilihan legislatif. Pemilu turut digelar di Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia, empat wilayah Ukraina yang dipandang diduduki Rusia. Pemerintah Ukraina mengecam keras penyelenggaraan pemilu di wilayah-wilayah terkait oleh Rusia.
“Pemilu palsu yang dilakukan Rusia di wilayah yang diduduki sementara batal demi hukum. Pemilu tersebut tidak akan memiliki konsekuensi hukum apa pun dan tidak akan menyebabkan perubahan status wilayah Ukraina yang direbut tentara Rusia,” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken turut mengkritik tajam pemilu yang digelar Rusia di Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Dia menyatakan pemilu tersebut tidak sah.
Uni Eropa turut menyatakan hal senada. “(Pemilu) ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, yang terus diabaikan oleh Rusia,” kata Dewan Eropa dalam sebuah pernyataan.
Pada 30 September 2022, Vladimir Putin resmi mengesahkan bergabungnya Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia, ke Rusia. Empat wilayah tersebut sebelumnya berada di bawah pendudukan Rusia pasca dimulainya konflik dengan Ukraina pada Februari 2022.
Pada 23 hingga 27 September 2022, keempat wilayah itu menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Moskow mengklaim, sekitar 98 persen pemilih dalam referendum setuju untuk bergabung.
Ukraina dan sekutu Barat-nya menolak hasil referendum tersebut. Mereka menilai referendum itu telah diatur sedemikian rupa hasilnya oleh Moskow.
Kendati ditolak dan ditentang, Rusia tetap melanjutkan rencananya “merebut” keempat wilayah itu. Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia mewakili 15 persen dari luas wilayah Ukraina.
Keputusan Rusia menganeksasi Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhia tak memperoleh pengakuan internasional. Setelah pencaplokan itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan negaranya kepada NATO.