REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris mengatakan patung-patung yang bermasalah harus tetap dipamerkan tapi harus disertai dengan penjelasan komprehensif. Hal ini disampaikan dalam pedoman yang dirilis sebagai respon terhadap gerakan menyingkirkan patung tokoh bermasalah dalam protes anti-rasisme yang terjadi di seluruh dunia.
Patung-patung tokoh seperti penjajah atau pedagang budak menjadi isu yang memecahbelah di Inggris. Setelah pengunjuk rasa Black Lives Matter menyingkirkan beberapa patung tersebut dalam unjuk rasa di Bristol dan beberapa patung lainnya disingkirkan oleh pemerintah.
Perdana menteri Inggris saat itu, Boris Johnson dan menteri-menterinya mengecam aksi tersebut sebagai bentuk penyensoran terhadap sejarah. Sementara aktivis dan tokoh masyarakat lainnya mengatakan glorifikasi pada tokoh-tokoh semacam itu di ruang publik harus diakhiri.
Pedoman yang diterbitkan Kementerian Kebudayaan Inggris mengatakan patung-patung dan monumen bermasalah harus mengikuti kebijakan pemerintah agar tetap "dipertahankan dan dijelaskan."
"(Patung-patung itu harus tetap berada di tempatnya) dengan penjelasan komprehensif yang memberikan seluruh cerita orang atau peristiwa yang digambarkan, sehingga konteks sejarah penuh dapat dipahami dan diperdebatkan," kata kementerian dalam pedoman tersebut, Kamis (5/10/2023).
Pedoman ini berlaku pada seluruh patung dan monumen di ruang publik tapi tidak di dalam museum. Pedoman tersebut mengatakan penjelasan harus disertai media alternatif dan dengan pendekatan yang kreatif.
Dalam pedoman itu kementerian juga mengatakan bila pihak yang bertanggung atas patung dan monumen itu memutuskan dengan pertimbangan hati-hati ingin memindahkan patung, mereka harus mengajukan rencananya. Hal ini artinya pemerintah daerah yang akan memutuskan.
"Saya ingin semua institusi budaya kami untuk melawan setiap dorongan politik atau agenda dan menggunakan aset mereka untuk mendidik dan memberikan informasi dibandingkan hanya menghapus sebagian sejarah kami karena tidak nyaman dengannya," kata Menteri Kebudayaan Inggris Lucy Frazer dalam pernyataannya.
Kritikus pemerintah Partai Konservatif mengatakan pemerintah memanfaatkan isu-isu yang memecah belah untuk mengobarkan perang budaya dengan harapan dapat meningkatkan dukungan dari basis pemilihnya saat kesulitan ekonomi membuat mereka tertinggal dari Partai Buruh dalam jajak pendapat.
Partai Konservatif mengatakan mereka sedang melawan agenda sayap kiri yang berusaha merendahkan Inggris dan sejarahnya.
Dalam salah satu momen penting gerakan Black Lives Matter di Inggris, para pengunjuk rasa merobohkan patung pedagang budak abad ke-17 dan dermawan lokal Edward Colston dan membuangnya ke pelabuhan Bristol pada Juni 2020.
Insiden ini memicu perdebatan mengenai di berbagai institusi Inggris. Beberapa monumen lainnya dipindahkan secara tertib, termasuk patung pedagang budak abad ke-18 Robert Milligan di London.
Namun, upaya untuk memindahkan patung penjajah Cecil Rhodes di Oxford gagal.
Kontroversi ini memicu perdebatan di negara-negara lain, terutama di Amerika Serikat di mana patung-patung bersejarah yang menghormati para pemimpin negara bagian Konfederasi dari era Perang Saudara juga diperdebatkan dan dipindahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika