REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Menteri Luar Negeri Austria Alexander Schallenberg mengatakan, negaranya akan membekukan bantuan pembangunan untuk wilayah Palestina. Tindakan ini dilakukan usai perang yang terjadi di antara Israel dan Hamas.
Schallenberg mengatakan kepada radio Oe1 pada Senin (9/10/2023), bahwa semua pembayaran bantuan pembangunan akan dibekukan untuk saat ini. Dana yang terkena dampak bernilai sekitar 19 juta euro.
"Tingkat teror yang terjadi sangat mengerikan... sehingga kami tidak dapat kembali menjalankan bisnis seperti biasa. Oleh karena itu, kami akan menghentikan semua pembayaran dari kerja sama pembangunan Austria untuk sementara waktu," kata Schallenberg.
Menurut Schallenberg, dia akan memanggil duta besar Iran untuk Kementerian Luar Negeri Austria pada Senin (9/10/2023). Pemanggilan ini untuk menyampaikan keluhan tentang reaksi Iran yang memuji serangan Hamas.
Kelompok konservatif yang berkuasa di Austria telah mengambil salah satu sikap paling pro-Israel di Uni Eropa (UE) dalam beberapa tahun terakhir. Bendera Israel telah dikibarkan di atas kantor kanselir dan Kementerian Luar Negeri setelah serangan mengejutkan Hamas yang diluncurkan dari Jalur Gaza pada Sabtu (7/10/2023).
Selain Austria, Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze mengatakan pada Ahad (8/10/2023), negaranya akan meninjau kembali bantuan keuangannya untuk wilayah Palestina.
"Saat ini saya tidak akan menggunakan kata pembekuan, karena kita berada di tengah perang. .Rumusannya tidak sesuai dengan situasi di lapangan," ujarnya.
Jumlah yang dijanjikan saat ini sebesar 250 juta euro dan menegaskan tidak ada pembayaran yang dilakukan saat ini. “Kami sekarang akan meninjau seluruh keterlibatan kami untuk wilayah Palestina," ujar menteri yang berasal dari partai Social Democrats yang berhaluan kiri moderat itu.
Beberapa anggota parlemen Jerman, khususnya dari oposisi konservatif, menyerukan diakhirinya bantuan tersebut. “Seluruh Eropa, seluruh 27 negara bagian, sekarang harus mengatakan: kita memerlukan awal yang baru dan kita tidak akan lagi mendanai teroris,” kata calon kanselir dari kubu konservatif pada pemilu federal lalu Armin Laschet.
Laschet menyerukan diakhirinya kerja sama UE dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Namun penolakan datang dari partai oposisi partai Left dan Greens, mitra junior dalam koalisi federal Jerman.
Anggota terkemuka partai Left Gregor Gysi menegaskan, Hamas dan tidak semua warga Palestina bertanggung jawab atas serangan di Israel. Komisaris bantuan kemanusiaan Luise Amtsberg di Kementerian Luar Negeri yang dikelola Greens mengatakan, pemerintah tidak membiayai Otoritas Palestina melainkan orang-orang yang menderita.
“Pada 2023 Kementerian Luar Negeri menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar 72 juta euro di wilayah Palestina melalui organisasi internasional dan PBB,” ujar Amtsberg.
“Dana ini terutama memberi orang-orang yang menderita di wilayah Palestina akses terhadap persediaan makanan dan layanan kesehatan," ujarnya.
AS berikan bantuan tanpa batas....
Ikuti Whatsapp Channel Republika