Hukum internasional utama mengenai amunisi adalah Konvensi Senjata Kimia (CWC) yang secara resmi dikenal sebagai Konvensi Larangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya. Ini dirancang pada 1992 dan mulai berlaku pada 1997.

CWC melarang produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimia. Saat ini CWC memiliki 193 penandatangan, termasuk Israel. Namun Tel Aviv belum meratifikasi perjanjian tersebut, artinya bahwa wilayah itu tidak diwajibkan secara hukum untuk mematuhi CWC.

Konvensi tersebut mendefinisikan senjata kimia sebagai bahan kimia beracun dan prekursornya, kecuali jika dimaksudkan untuk tujuan yang tidak dilarang berdasarkan Konvensi ini, sepanjang jenis, dan jumlahnya sesuai dengan tujuan tersebut. Jika terjadi pelanggaran, CWC membentuk Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) untuk mengawasi kepatuhan, yang dapat mengakibatkan sanksi, termasuk isolasi diplomatik dan rujukan ke Dewan Keamanan PBB untuk tindakan lebih lanjut.

Perang Saudara Suriah menyaksikan dugaan serangan kimia, seperti yang paling terkenal dalam serangan kimia Ghouta pada 2013. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari aktor internasional dan sebagai akibat dari tekanan tersebut, Suriah bergabung dengan CWC pada 2013. Sebagai syarat untuk bergabung dengan CWC, Suriah menyatakan persediaan senjata kimianya dan menyetujui penghancuran dan penghapusan senjata di bawah pengawasan OPCW.

Pembantaian Halabja pada pada 1998 oleh rezim Saddam Hussein di Irak menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil Kurdi yang mengakibatkan ribuan kematian. Contoh lain penggunaan serangan kimia adalah serangan pemberontak Houthi di Yaman yang dituduh menggunakan senjata kimia, termasuk gas klorin. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika