REPUBLIKA.CO.ID, TEGUCIGALPA -- Pemerintah Honduras memanggil pulang duta besarnya untuk Israel guna melakukan konsultasi terkait situasi kemanusiaan yang menimpa warga Palestina di Jalur Gaza. Demikian diumumkan oleh diplomat tertinggi negara tersebut melalui media sosial pada hari Jumat (3/11/2023).
"Di tengah situasi kemanusiaan yang parah yang diderita penduduk sipil Palestina di Jalur Gaza, pemerintah Presiden Xiomara Castro telah memutuskan untuk segera memanggil Tuan Roberto Martinez, Duta Besar Republik Honduras untuk Israel, untuk berkonsultasi di Tegucigalpa," kata Menteri Luar Negeri Enrique Reina melalui akun Twitter-nya.
Honduras adalah pemerintah Amerika Latin terbaru yang dipimpin oleh kelompok kiri yang mengambil langkah diplomatik untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap serangan Israel yang diperluas.
Sebelumnya, pemerintah Bolivia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada hari Selasa, menuduhnya melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan" di Gaza. Hal sama dilakukan oleh Chili dan Kolombia yang juga memanggil pulang duta besar mereka untuk Israel karena mereka mengkritik serangan Israel terhadap militan Hamas.
Jumlah korban meninggal dunia Palestina dalam perang Israel-Hamas telah mencapai 9.227 orang, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza.
Lebih dari 1.400 orang di Israel telah terbunuh, sebagian besar dari mereka dalam serangan Hamas pada 7 Oktober yang memulai pertempuran, dan 242 sandera dibawa dari Israel ke Gaza oleh kelompok militan tersebut.
Reina mengatakan kepada The Associated Press bahwa penarikan duta besar tersebut merupakan cara untuk menarik perhatian pada situasi sipil di Gaza dan mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menariknya keluar hingga situasinya menjadi lebih jelas. Hubungan dengan Israel tetap stabil dan para diplomat serta staf Honduras akan tetap berada di kedutaan, tambahnya.
Dia mencatat poin-poin utama dari resolusi PBB baru-baru ini yang menyerukan gencatan senjata segera, penghormatan terhadap hukum kemanusiaan dan memulai dialog untuk mencari perdamaian.
"Ini adalah sebuah posisi untuk mengatakan, di satu sisi, bahwa situasi penduduk yang tidak bersalah menjadi perhatian kami," kata Reina.
Pada tahun 2021, Honduras memindahkan kedutaan besarnya ke kota Yerusalem yang disengketakan di bawah pemerintahan Presiden Juan Orlando Hernández, yang saat ini sedang menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan narkoba di Amerika Serikat.
Pada saat itu, keputusan Honduras untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem dipandang sebagai upaya Hernández untuk menjilat pemerintahan Trump, yang telah memindahkan kedutaan besar AS ke sana pada tahun 2018.
Castro, seorang sayap kiri, menggantikan Hernández. Presiden perempuan pertama Honduras ini telah mencoba untuk berjalan di garis yang sejalan dengan pemerintah sayap kiri lainnya di belahan dunia seperti Venezuela dan Kuba, tetapi tanpa sepenuhnya mengasingkan diri dari Amerika Serikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika