REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa (UE) masih enggan untuk menuntut gencatan senjata di Jalur Gaza, meski serangan tanpa henti Israel di daerah kantong tersebut telah menewaskan lebih dari 11 ribu warga sipil, termasuk 5 ribu anak-anak, mendekati hari ke-40.
Para pejabat tinggi blok tersebut awalnya menyatakan dukungan tanpa syarat terhadap serangan Israel dan mengecam keras kelompok perlawanan Palestina, Hamas.
Para pemimpin UE, termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, mengabaikan jumlah korban dari warga sipil dan situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Gaza dan menegaskan bahwa Israel berhak untuk membela diri.
Pernyataan Komisaris Eropa untuk Lingkungan dan Perluasan Oliver Varhelyi pada 9 Oktober menimbulkan kebingungan ketika dia mengatakan bantuan pembangunan dan semua temuan untuk Palestina akan ditinjau.
Kunjungan Leyen pada 14 Oktober ke Israel, di mana dia menyampaikan dukungan tanpa syarat untuk PM Israel Benjamin Netanyahu tanpa menyebutkan situasi kemanusiaan di Gaza, menimbulkan kritik di dalam UE sendiri.
Para diplomat dari delegasi UE di seluruh dunia memperingatkan Leyen melalui surat bahwa UE berisiko kehilangan reputasinya. Sementara itu, semakin banyak masyarakat Eropa yang memprotes kebijakan UE terkait konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.
Organisasi tersebut kemudian mulai menekankan bahwa hak Israel untuk membela diri harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional.
Dalam pertemuan puncak luar biasa para pemimpin yang diadakan Presiden Dewan UE Charles Michel, bertepatan dengan serangan Israel di sebuah rumah sakit pada 17 Oktober yang menewaskan lebih dari 500 orang, para pemimpin Eropa menghindari pernyataan bahwa serangan Israel yang melanggar hukum internasional harus dihentikan.
UE diharapkan untuk menyerukan gencatan senjata dalam menghadapi lonjakan jumlah korban warga sipil di Gaza, tetapi KTT para pemimpin pada 26-27 Oktober hanya mendesak jeda kemanusiaan yang akan memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Seiring dengan meningkatnya jumlah korban di Gaza, UE mendapat lebih banyak tekanan dari masyarakat yang menuntut gencatan senjata segera.
Von der Leyen pada 8 November menegaskan bahwa warga sipil di Gaza harus dilindungi setelah menegaskan kembali dukungannya terhadap hak Israel untuk membela diri.
Kepala kebijakan asing blok tersebut, Josep Borrell, pada 12 November menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza dengan menyerukan "dihentikannya segera permusuhan dan dibentuknya koridor kemanusiaan."
Meski pertemuan menteri luar negeri UE pada Senin tidak menghasilkan keputusan konkret, Borrell mengatakan bahwa Gaza harus menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan.
Serangan Israel di Jalur Gaza terus berlanjut selama 39 hari secara berturut-turut, menewaskan sedikitnya 11.240 warga Palestina, termasuk lebih dari 7.700 perempuan dan anak-anak.
Ribuan bangunan, termasuk rumah sakit, masjid dan gereja, juga rusak atau hancur akibat serangan tanpa henti tersebut. Sementara itu, jumlah korban tewas di Israel tercatat sebanyak 1.200 orang, menurut angka resmi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
