REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Otoritas Palestina menyerukan dunia internasional ikut menolak rencana aksi unjuk rasa oleh aktivis sayap kanan Israel di Masjid Al-Aqsa pada Kamis (7/12/2023) malam.
"Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina menyerukan tekanan internasional untuk menghentikan rencana aksi unjuk rasa yang direncanakan oleh aktivis sayap kanan Israel di Masjid Al-Aqsa pada Kamis," demikian pernyataan Kemenlu Otoritas Palestina di platform media sosial X @pmofa, Rabu (6/12/2023).
Kelompok aktivis sayap kanan menuntut diakhirinya pengelolaan situs suci itu di bawah badan Wakaf. Para aktivis menyerukan untuk mengembalikan kendali penuh Temple Mount atau kompleks Masjid Al-Aqsa kepada Yahudi.
Situs berita Israel Haaretz melaporkan, Kepolisian Israel telah menyetujui rencana aksi unjuk rasa tersebut. Aksi protes yang dibatasi hanya 200 peserta ini rencananya akan mengikuti jalur Parade Bendera melalui Gerbang Damaskus dan Muslim Quarter.
Situs suci ini merupakan rumah bagi Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa, serta lokasi kuil-kuil Yahudi pada zaman dahulu. Unjuk rasa tersebut akan bertepatan dengan malam pertama Hanukkah, atau disebut sebagai Pawai Maccabi, yang mengacu pada pemberontakan Hasmonean melawan Seleukia dan elit Yahudi Helenisasi di Yudea kuno, yang berpuncak pada penahbisan kembali Bait Suci.
“Kami tidak akan memenangkan perang ini hanya di Gaza,” ujar Beyadenu, salah satu dari sembilan kelompok yang mengorganisir aksi tersebut, dilansir Haaretz.
Selama “Flag March” musim panas ini, para peserta bentrok dengan warga Arab dan menyerang jurnalis, termasuk reporter Haaretz Deiaa Haj Yahia, yang kepalanya dipukul dengan batu. Menurut penyelenggara unjuk rasa pada Kamis, para pengunjuk rasa akan melewati Gerbang Damaskus menuju Kawasan Muslim di Kota Tua Yerusalem dalam perjalanan menuju Bukit Bait Suci.
Polisi akan meningkatkan keamanan selama pawai berlangsung. "Setiap upaya yang melanggar ketertiban umum akan ditindak tegas," kata juru bicara polisi itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika