REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Mahkamah Pengadilan Internasional (ICC) memperingatkan Israel bahwa 'dengan sengaja menghalangi' bantuan kemanusiaan kepada warga sipil bisa menjadi sebuah kejahatan perang. Hal itu disampaikan Kepala Jaksa Penuntut Umum ICC Karim Khan, Rabu (6/12/2023).
Karim Khan mengatakan, hal itu dalam sebuah posting di X bahwa ia telah "menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke #Gaza dengan segera dan dalam skala besar".
"Saya ingin menegaskan kembali dengan istilah yang sejelas mungkin bahwa dengan sengaja menghalangi pasokan bantuan kepada warga sipil dapat dianggap sebagai kejahatan perang di bawah Statuta Roma #ICC," katanya.
Khan telah menghadapi kritik dari para pemimpin Palestina, termasuk utusan PBB Riyad Mansour, yang sebelumnya mendesak ICC untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan yang dilakukan terhadap warga Palestina.
Kabinet keamanan Israel pada hari Rabu sepakat untuk mengizinkan tambahan bahan bakar "minimal" ke Gaza. Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan badan-badan PBB mengatakan bahwa pengiriman bahan bakar sangat tidak memadai sehingga memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah mengerikan di daerah kantong tersebut.
Karena itu, guna memperlancar penyaluran bantuan, Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mendesak anggota Dewan Keamanan PBB dan negara-negara lain di Uni Eropa untuk mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melakukan gencatan senjata di Gaza.
"Dewan Keamanan harus segera bertindak untuk mencegah kehancuran total situasi kemanusiaan di Gaza," tulis Borrell di media sosial.
Pada Rabu, Guterres menggunakan Pasal 99 Piagam PBB yang jarang digunakan untuk mendorong Dewan Keamanan mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris menuju Timur Tengah untuk membahas cara-cara meningkatkan bantuan ke Gaza.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps akan menggunakan lawatannya ke Israel dan wilayah Palestina yang diduduki untuk mendorong agar bantuan kemanusiaan lebih cepat disalurkan, termasuk melalui jalur laut langsung ke Gaza, demikian laporan kantor berita Reuters mengutip pernyataan kantor Kementerian Pertahanan Inggris.
Ia akan mendiskusikan dengan para pemimpin di sana mengenai opsi-opsi untuk memberikan lebih banyak bantuan kepada warga sipil di Gaza, bagaimana Inggris dapat mendukung Otoritas Palestina, pemulihan para sandera, dan juga upaya-upaya untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah, kata laporan itu.
"Kami bekerja untuk menemukan cara terbaik untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang sangat membutuhkan dengan cara tercepat dan paling langsung. Itu termasuk opsi-opsi melalui darat, laut dan udara," kata Shapps seperti dikutip oleh Reuters.
Inggris, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sejauh ini menolak seruan untuk melakukan pemungutan suara baru di PBB yang menyerukan gencatan senjata total di Gaza.
Selama kunjungannya, Shapps diperkirakan akan mengadakan pertemuan dengan para pejabat Palestina di Tepi Barat yang diduduki serta para pejabat pertahanan Israel di Tel Aviv. Ia juga diperkirakan akan mengunjungi Kibbutz Kfar Aza di Israel, yang diserang oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober.
Warga Palestina di seluruh Gaza menghadapi pengeboman tanpa henti oleh Israel sementara serangan militer di bagian selatan daerah kantong tersebut terus berlanjut. Kepala PBB Guterres menggunakan Pasal 99 yang jarang digunakan untuk memaksa Dewan Keamanan mengatasi perang di Gaza dan memperingatkan akan terjadinya "bencana" yang semakin parah.
Rumah Sakit al-Ahli Arab di Kota Gaza mencapai kapasitas penuh, juru bicara Kementerian Kesehatan memperingatkan, karena sistem kesehatan berjuang untuk mengatasi gelombang baru korban yang terluka.
Sedikitnya 16.248 warga Palestina telah dinyatakan syahid di Gaza sejak 7 Oktober. Di Israel, jumlah korban tewas resmi mencapai sekitar 1.200 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika