REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pejabat Israel dilaporkan mengadakan pembicaraan rahasia dengan Republik Demokratik Kongo dan negara-negara lain. Pembicaraan mereka dilaporkan membahas pengusiran warga Palestina yang terlantar akibat perang Israel di Jalur Gaza, menurut laporan surat kabar Israel Zman Yisrael.
Surat kabar, yang merupakan outlet saudara berbahasa Ibrani dari Times of Israel, mengatakan kebijakan migrasi Gaza dengan cepat menjadi kebijakan utama pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kabinet perang mengenai populasi Gaza. Netanyahu dilaporkan telah memberikan go-ahead untuk kebijakan pengusiran dan anggota kabinet tingkat tinggi mengikutinya, yang telah memulai pembicaraan dengan Kongo sebagai tujuan yang mungkin.
Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi karena perang tanpa pandang bulu dan brutal Israel. Serangan Israel m sejauh ini telah menyebabkan 22.313 orang meninggal dunia, kebanyakan dari mereka wanita dan anak-anak, dan melukai 57.296 orang.
Pada awal perang, Israel memerintahkan penduduk Jalur Gaza utara untuk meninggalkan rumah mereka, dan banyak pejabat Israel membuat pernyataan yang mendukung pengusiran paksa penduduk Gaza.
“Kongo akan bersedia menerima migran, dan kami sedang bernegosiasi dengan yang lain," kata sumber senior di kabinet perang Israel yang dikutip oleh Times of Israel, dilansir dari New Arab, Rabu (3/1/2024).
Senin lalu, pada pertemuan Partai Likud, Netanyahu sepenuhnya mendukung ide tersebut, dengan mengatakan: "Masalah kami adalah menemukan negara-negara yang bersedia menerima mereka (Gazan), dan kami sedang mengerjakannya".
Pada Selasa lalu, AS mengkritik menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich karena menganjurkan pengusiran warga Palestina dari Gaza. Namun, dukungan dan implementasi oleh Netanyahu, yang mengarah pada pembicaraan klandestin antara pemerintah Israel dan Republik Demokratik Kongo, tampaknya merupakan eskalasi berbahaya dalam implementasi rencana pengusiran yang sering ditandai sebagau pembersihan etnis dan genosida.
Pemerintah Israel menyebut kebijakan itu 'migrasi sukarela', tetapi kutipan dari menteri kabinet senior menyarankan bahwa seluruh kebijakan bergantung pada Israel yang membuat Gaza tidak dapat dihuni oleh penduduk sipil, yang pada dasarnya memaksa orang-orang Palestina untuk pergi.
"Pada akhir perang pemerintahan Hamas akan runtuh, tidak ada otoritas kota, penduduk sipil akan sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan. Tidak akan ada pekerjaan, dan 60 persen lahan pertanian Gaza akan menjadi zona penyangga keamanan,” kata Menteri Intelijen Gila Gamliel kepada Knesset.
Gamliel, yang diduga adalah salah satu penulis utama rencana menurut Zman Yisrael, menyerahkan kabinet Israel dengan peta yang menunjukkan Gaza pascaperang, dengan warga sipil Palestina yang tersisa ditutup dari segala arah, dan dengan Israel memperluas perbatasan keamanannya secara tidak dapat dikenali, mengendalikan Koridor Philadelphia dan memaksakan blokade laut permanen.
Ini, pemerintah Israel berpendapat, mengharuskan migrasi penduduk sipil. Gamliel juga mengklaim bahwa tidak ada badan Palestina yang layak untuk mengambil alih kekuasaan di Gaza karena penduduk sipil akan terkena kebencian konstan terhadap Israel dan itu akan menyebabkan lebih banyak serangan seperti pada 7 Oktober.
Surat kabar itu juga melaporkan bahwa Arab Saudi dibahas oleh kabinet perang sebagai tujuan potensial bagi warga Palestina di Gaza, dengan para menteri Israel mengutip sejumlah besar pekerja Asia Selatan yang digunakan oleh Riyadh saat melanjutkan ledakan konstruksinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika